SEMARANG (jatengtoday.com) – Usulan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo soal pemotongan gaji ASN golongan III sebanyak 50 persen secara nasional dipandang kurang tepat. Pasalnya, kesejahteraan masing-masing ASN berbeda-beda.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Joko Prihatmoko mengatakan usulan Ganjar tersebut sebenarnya baik sebagai bentuk empati ASN terhadap masalah pemerintahan dan bangsa.
“Tapi itu terlalu ambisius. Karena namanya amputasi hak. Pak Ganjar tidak bisa mewakili ASN. Gubernur hanya bisa mengambil kebijakan terhadap penghasilan ASN Pemprov,” jelas Joko saat dihubungi, Senin (4/5/2020).
Menurutnya, selama ini penghasilan ASN di daerah paling stabil. Apalagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemprov Jateng cukup besar.
“Di banding ASN di Pemkab atau Pemkot, penghasilan ASN Pemprov relatif bisa mencukupi kehidupan. Jujur, di masyarakat mereka termasuk golongan terpandang,” imbuhnya.
Pengamat dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang tersebut mempersilakan jika usulan tersebut diterapkan kepada ASN Pemprov Jateng. Namun, untuk ASN Pemkab/Pemkot perlu dikaji ulang.
Dia melanjutkan, usulan Ganjar itu hanya menggunakan sudut pandang ASN Pemprov Jateng. Padahal kesejahteraan yang lain bervariatif.
Usulan pemotongan gaji 50 persen secara nasional tersebut disampaikan Ganjar Pranowo kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2020 pada 30 April lalu.
Menurut Ganjar, pemulihan ekonomi karena corona belum akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan tahun depan pun perekonomian masih sulit diprediksi. Dengan pemotongan pendapatan ASN, anggarannya bisa dialokasikan bagi masyarakat yang kena dampak corona.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa usulan pemotongan ini hanya berlaku pada ASN golongan III ke atas, karena dengan golongan ini sudah menempati jabatan penting. Sementara ASN golongan I dan II tidak diusulkan untuk dipotong. (*)
editor: ricky fitriyantoÂ
