SEMARANG (jatengtoday.com) – Kinerja Pemprov Jateng dalam menangani pandemi Covid-19 dinilai kurang positif. Pasalnya, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga distribusi alat-alat kesehatan dinilai sangat terlambat.
Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan, pihaknya memang tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menyetujui anggaran penanganan Covid-19. Karena ini sifatnya alokasi bencana.
Sehingga, DPRD hanya bisa menjangkau bagian pengawasan dan selama ini hal itu terus dilakukan. Termasuk melakukan pengecekan langsung ke berbagai titik di kabupaten serta ketersediaan logistik di Wisma Perdamaian Semarang.
“Memang penanganan Covid-19 di antaranya untuk jaringan pengamanan sosial atau bantuan sosial ini ternyata tidak sempurna dalam pelaksanaannya,” ujar Sukirman saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ketidaksempurnaan itu salah satunya disebabkan oleh validitas data yang berantakan. Mulai dari pemerintahan tingkat desa atau kelurahan hingga provinsi. Bahkan, termasuk tingkat pusat karena datanya mengacu pada elemen di bawahnya.
“Boleh dikatakan pemerintah gagap. Fakta di lapangan ada warga yang tidak dapat jatah sama sekali, ada yang dobel. Nah, ini kan kacau,” kritik Sukirman.
Selain itu, dari sisi pelaksanaan juga terlambat. Terutama di tingkat Pemprov Jateng yang baru mencairkan dana bantuan sosial untuk sembako dan lainnya, pasca Idul Fitri lalu.
Dari hasil evaluasi, Pemprov berdalih bahwa langkah tersebut disengaja. Tujuannya untuk menyapu bersih atau menyisir manakala ada warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah di berbagai tingkatan.
Tak hanya itu, politisi PKB itu juga mengkritik keras distribusi alat-alat kesehatan yang baru dilaksanakan bulan Juni ini. “DPRD sudah menggarisbawahi, itu sangat terlambat,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini yang masyarakat butuhkan adalah sembako, recovery ekonomi, dan recovery pendidikan. Sehingga tidak lagi fokus pembagian masker, handsanitizer, dan sebagainya.
“Mungkin seperti masker itu memang masih dibutuhkan. Tapi kalau dalam jumlah besar yang menghabiskan dana sampai puluhan miliar, saya kita ini harus mendapatkan evaluasi,” tandasnya. (*)
editor : ricky fitriyantoÂ
