in

Upaya Musnahkan Mafia Tanah, Kanwil ATR/BPN Jateng Beberkan Modus Penipuan

Sering didapati adanya kasus masyarakat yang tidak merasa menjual tanahnya, tapi status kepemilikannya beralih tangan.

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kanwil ATR/BPN Jateng terus berupaya memusnahkan mafia tanah. Salah satunya dengan membeberkan modus-modus yang digunakan mafia tanah untuk menipu korban.

Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng, Dwi Purnama mengatakan, saat ini sering didapati adanya kasus masyarakat yang tidak merasa menjual tanahnya, tapi status kepemilikannya beralih tangan. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara massif mengenai bahayanya meminjamkan sertifkat.

“Celah mafia tanah itu banyak untuk menguasai lahan milik orang lain, saya berpesan kepada masyarakat harus teliti membaca draf untuk persetujuan tertentu, apalagi menyangkut soal pertanahan. Kedua, dengan pertemuan ini kita bisa berkolaborasi, dan menjadi pemahaman bersama, dari sisi BPN juga harus lebih hati-hati tapi tidak lambat,” ujarnya usai seminar Pertanahan yang digelar Kanwil ATR/BPN Provinsi Jateng, di Kota Semarang, Jumat (22/9/2023).

Ratusan peserta dari unsur PPAT, Notaris dan BPN se Provinsi Jateng, dikumpulkan dalam Dalam seminar itu memiliki visi dan tujuan yakni berupaya memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat secara sah dan transparan.

Kemudian dari sisi IPPAT, lanjut Dwi, juga diminta jujur dan disampaikan kepada pihak penjual ataupun pembeli agar ada kepastian yang melindungi hak dari masing-masing. Saat ini menurutnya telah menangani aduan mengenai PPAT yang nakal.

“Kalau kewenangan kit akepada pembuat akta tanahnya, kalau sifatnya parah akan diselesaikan MKP (Majelis Kehormatan Pusat) IPPAT tapi kalau sedang kami yang tangani, nah kalau ringan biasanya dieksekusi sendiri dengan MKD (Majelis Kehormatan Daerah). Setelah dirasa mengandung pelanggaran kita bisa jatui hukuman administrative, tapi itu kalau Notaris nakal yang menangani Kemenkumham,” jelasnya.

Dalam seminar tersebut diisi oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo dengan memberikan pemaparan, salah satunya mengenai pemberantasan mafia tanah.

Menurutnya untuk memberantas mafia tanah diperlukan kerjasama dan profesionalitas dari masing-masing pihak yakni Notari, PPAT dan Kantor Pertanahan itu snediri.

“Profesionalitas perlu di pegang semuanya, misalnya bagi pembuat akta (PPAT) bisa dipertimbangkan dan dilihat pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum. Misalnya penjual, apakah memiliki kualitas sebagai penjual dilihat dari sertifikatnya mesti valid,” tandasnya.

Kedua, lanjutnya, dilihat dari segi pembeli, memiliki kualitas yang baikkah. Karena banyak potensi perbuatan melawan hukum misalnya penjual tanah yang hanya menerima uang muka tapi sudah diserahkan semua dokumen pertanahannya. 

“Sehingga ini rentan terjadi sertifikat pindah tangan. Sehingga saya minta di Jateng ini perbuatan pelanggaran hukum pertanahan bisa dicegah untuk memerangi mafia tanah. Kita tegas dalam hal itu, bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian, tidak ada ruang bagi Mafia tanah,” pungkas Iljas. (*)

Ajie MH.