in

Upaya Banding Kandas, Mantan Kades Sidorejo Tetap Divonis 18 Bulan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Upaya hukum banding yang diajukan terdakwa Muhamad Jamal di Pengadilan Tinggi (PT) Jateng kandas. Majelis hakim banding justru menguatkan putusan hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

Terdakwa Jamal yang merupakan mantan Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tersebut berhadapan dengan meja hijau setelah didakwa melakukan korupsi dana desa.

Pada 19 Mei 2020, terdakwa Jamal divonis bersalah oleh majelis hakim Tipikor. Dia dijatuhi pidana penjara selama 18 bulan dan denda sebesar Rp50 juta. Serta diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara Rp170,6 juta dalam waktu satu bulan atau diganti 1 tahun kurungan.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” tegas Hakim Ketua Alfred Pangala BR dalam amarnya yang dibacakan 27 Juli 2020.

Selain itu, majelis hakim banding juga memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Saat dikonfirmasi terkait putusan banding tersebut, terdakwa Jamal menegaskan bakal menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. “Saya akan segera ajukan kasasi,” ujarnya, Kamis (30/7/2020).

Didakwa Korupsi Rp170 Juta

Sebelumnya, penuntut umum Kejaksaan Negeri Pekalongan, Eko Hertanto mendakwa Jamal karena telah melakukan korupsi dana desa. Total kerugian negara yang timbul sebesar Rp170,6 juta.

Menurut Eko, terdakwa sengaja mengondisikan proyek pembangunan di desanya supaya mendapat keuntungan pribadi. Terdakwa meminta fee atau imbalan sebesar 5 persen dari nilai proyek yang dikerjakan.

Dalam berkas pledoi maupun memori bandingnya, terdakwa Jamal menolak disebut korupsi. Menurut dia, fakta persidangan menunjukkan bahwa penggarap proyek di desanya selalu dibayar utuh, tidak ada potongan.

Jamal mengklaim, terjadinya permasalahan ini disebabkan karena Camat Tirto meminta Rp35 juta pada pencairan tahap pertama dana desa, sehingga menghambat pencairan tahap selanjutnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto