Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Pemprov Jateng menggandeng PT Gojek untuk meningkatkan pelayanan aduan publik. Nantinya, sambil menumpang di armada Gojek, masyarakat dapat melaporkan keluhannya melalui kanal aduan offline yang tersedia.
Kerjasama ini merupakan tindaklanjut kedatangan Ganjar ke kantor pusat Gojek, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu Ganjar mengundang Gojek terlibat pada program Pemprov Jateng, terutama yang berhubungan dengan digital.
Kolaborasi ini kemudian dikukuhkan dalam nota kesepahaman layanan aduan terintegrasi ‘Penggunaan Ekonomi Digital dalam Pembangunan Jawa Tengah dan Aduan Masyarakat’ yang ditandatangani Pj Sekda Jateng, Herru Setiadhie dan perwakilan Gojek, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (11/12/2019).
Gojek akan memfasilitasi aduan masyarakat seputar pelayanan publik di Jateng melalui kanal informasi offline yang tersedia di armadanya. Aduan masyarakat yang masuk akan diterima dan dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng, untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
Herru menjabarkan, selain layanan aduan terintegrasi, kerjasama dengan Gojek ini nantinya akan mendukung program di empat dinas lainnya. Yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata , Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Koperasi dan UMKM dalam kaitannya dengan penggunaan ekonomi digital untuk mewujudkan Jateng provinsi cerdas.
Dicontohkan, kerjasama Gojek dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jateng dalam pengembangannya akan mempromosikan potensi wisata Jateng dan mendukung transaksi pembayaran via Go-Tix dan www.loket.com. Adapun kerjasama dengan Dinas Perhubungan adalah dengan penerapan Go-Pay sebagai alat pembayaran moda transportasi umum TransJateng.
“Kami juga akan mendesain agar titik kumpul atau shelter itu tertib sehingga lalu lintas dan pengguna jalan lainnya tidak merasa terganggu dengan penumpukan armada angkutan yang ada di Jateng,” imbuh Head of Sales GoPay Arno Tse.
Herru mengatakan, pada era digital ini, semua pihak dituntut untuk adaptif mengikuti perkembangan zaman, tak terkecuali pemerintah daerah. Melalui transformasi digital, pemerintah daerah dapat melakukan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat ramah dan akuntabel.
“Kami sudah memasuki era teknologi yang maju, dan apakah itu kita hanya cukup heran. Mari kita paling tidak mengenal kemudian berlatih menggunakan hingga akhirnya familiar dengan teknologi,” tandasnya. (kom)
editor : ricky fitriyanto
