Tak Dapat Alokasi Sekolah Gratis, Guru Swasta di Jateng Demo di Gubernuran

SEMARANG (jatengtoday.com) – Ratusan guru swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) di Jateng, menggelar aksi di depan kantor gubernur, Senin (17/2/2020). Mereka menolak disparitas Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Para demonstran mengenakan baju batik dan atribut demo. Seperti bendera merah putih yang dipasang di lengan kanan, poster tuntutan, dan spanduk.

Koordinator aksi, Ahmad Supari menilai, sekolah gratis di Jateng hanya manipulasi. Pasalnya, fasilitas itu hanya bisa diakses di sekolah negeri. Padahal, banyak sekolah swasta yang juga perlu perhatian pemerintah.

“Kami kecewa dengan hasil hari ini, karena tidak ada kemajuan. Justru ini makin meneguhkan bahwa pendidikan yang wajib itu hanya ada di negeri, itu kesalahan berpikir. Kami minta Pak Ganjar meralat,” bebernya.

Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa Tengah, Sarwa Pramana, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Jumeri, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz.

Sarwa mengatakan ini bukan kapasitas untuk memutuskan kebijakan. Namun hal ini akan disampaikan dan disinkronkan. Ia akan menyampaikan secara langsung kepada gubernur, sekda dan OPD untuk solusi yang terbaik.

“Aspirasi sudah ditampung, bukan berarti tidak bisa mengambil keputusan. Tapi harus melalui mekanisme. Pemprov tidak mau menabrak regulasi semua diatur dalam PP dan Permen,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Aziz mengatakan mekanisme musrenbang dilakukan, karena sesungguhnya pemprov dalam susunan draf awal APBD 2021 semestinya disusun sesuai RPJMD Pemprov.

“Artinya BOSDA 500/siswa/tahun. Tidak membedakan akreditasi ABC, siswa aliyah juga dapat 500 ribu meskipun dibawah Kemendag,” tegasnya. (*)