Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com)- Ratusan pengemudi taksi online yang tergabung dalam Driver Online Bersatu Jawa Tengah, Rabu (28/2/2024) siang menggelar demo, di depan kantor Gubernur Jateng, menuntut pelaksanaan SK Gubernur no. 974.5/36 Tahun 2023 yang mengatur tarif taksi online.
Dalam SK Gubernur tersebut Tarif Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan rincian, Tarif Kilometer Batas Atas Rp6.500 per kilometer dan Tarif Kilometer Batas Bawah Rp.3.900 per kilometer, dan Tarif Minimal Rp12.600, per tiga kilometer pertama.
Para pengemudi mengeluhkan rendahnya implementasi dari peraturan tersebut oleh pihak aplikator yang menurut mereka masih menggunakan tarif lama yang dianggap terlalu murah.
Namun, menurut pantauan JatengNetwork dan hasil wawancara dengan pengemudi, beberapa aplikator sebetulnya telah menyesuaikan tarif layanannya. Namun, beberapa keluhan masih muncul dari pengemudi yang menyayangkan kenaikan yang dinilai masih sangat minim
*Astrid Jovanka kepala seksi komunikasi Asosiasi Driver Online atau ADO* mengatakan bahwa dari ketiga aplikator, iya menyayangkan Grab dan Maxim yang dianggap sangat merugikan driver.
“Salah satu aplikator sudah mendekati tarif batas bawah itu hanya PT Gojek, hanya kurang sedikit 600 rupiah sudah sesuai dengan SK Gubernur, jadi kami masih bisa tolerir. Tapi dari Maxim dan Grab itu yang keterlaluan, maxim itu di angka 11rb, Grab juga 11rb”, tegas Astrid.
Sebelumnya beberapa pengemudi juga telah mengeluhkan tarif layanan hemat dari para aplikator yang menawarkan harga di bawah ketentuan tarif. Menurut Maryadi, salah satu pengemudi GrabCar, tarif layanan ini sangat memberatkan.
Apalagi pengemudi merasa dipaksa untuk mengambil orderan GrabCar Hemat, karena jika tidak mengambil layanan tersebut maka ia akan kesulitan mendapatkan orderan selanjutnya.
Hal senada juga diucapkan oleh Ali Mashkur, pengemudi GoCar yang juga mengeluhkan harga yang ditawarkan pada layanan hemat. Namun menurut Ali, dirinya lebih diuntungkan dikarenakan layanan hemat hanyalah sebuah opsi yang dapat dinonaktifkan sesuai preferensi pengemudi, sehingga dirinya jarang mengaktifkan opsi tersebut dan hal ini tidak berdampak pada tingkat orderannya.
Para pengemudi taksi online yang berdemonstrasi berharap pihak aplikator dapat segera menindaklanjuti SK Gubernur tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tarif yang dinilai terlalu rendah. (*)
