in

Staf Khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto Divonis 4,6 Tahun Penjara

SEMARANG (jatengtoday.com) – Mantan Staf Khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto alias Agus Kroto divonis penjara selama 4 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (9/3/2020) sore.

Terdakwa Kroto juga dijatuhi pidana denda. “Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan,” tegas Hakim Ketua Sulistiyono.

Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Tindak pidana tersebut berkaitan dengan kasus jual beli jabatan di Pemkab Kudus yang melibatkan Plt Sekretaris DPPKAD Kudus nonaktif Akhmad Shofian (penyuap), Ajudan Bupati Kudus Uka Wisnu Sejati (perantara), serta Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil (tersuap).

Dalam hal ini Kroto juga berperan sebagai perantara yang menghubungkan Ajudan Bupati dengan Bupati Kudus untuk menerima suap dari Shofian. Total suap mencapai Rp 750 juta yang diberikan secara bertahap selama 3 kali.

“Dari rangkaian unsur di atas maka tampak jelas terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang dari Shofian kepada Bupati dimaksudkan untuk meningkatkan jabatan penyuap,” ungkapnya.

Agus Kroto disebut melanggar Dakwaan Kedua, yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Vonis tersebut terbilang lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya ia dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Bahkan jaksa juga menuntut terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 35 juta yang dihitung dari total uang yang diterima Rp 50 juta dikurangi uang yang dikembalikan sebesar Rp 15 juta.

Namun dalam sidang vonis Majelis Hakim menganggap bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup tentang penerimaan Rp 50 juta tersebut.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya menerima Rp 15 juta, dan uang tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke KPK. Sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar uang pengganti. (*)

 

editor: ricky fitriyanto