Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv meminta pemerintah segera memberi solusi terkait problematika sekolah daring. Banyak masyarakat yang kesulitan dengan cara ini. Seperti masalah sinyal, hingga gawai.
“Di Jateng banyak ditemukan kendala dalam pendidikan jarak jauh, mulai dari kesulitan memperoleh sinyal atau bahkan tidak memiliki smartphone,” terangnya, Jumat (24/7/2020).
Dia mencontohkan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kabupaten Rembang, Dimas Ibnu Alias, yang tetap belajar di sekolahnya karena tidak memiliki gawai.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, keputusan pihak sekolah mengizinkan Dimas bisa hadir ke sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar itu sudah tepat. Sebab, Dimas punya hak untuk mendapatkan pendidikan.
“Dimas ini inisiatifnya kreatif, ketika kegiatan belajar mengajar daring tidak bisa dilakukan dan khawatir tidak bisa mengikuti, maka datang ke sekolah. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi,” ucapnya.
Pemerintah, lanjutnya, harus melihat fakta dimana banyak yang kesulitan untuk belajar daring dan tidak memaksakan pembelajaran model seperti itu tanpa memberikan fasilitas maupun solusi.
“Negara harus hadir dan melihat fakta di lapangan agar semua anak mendapatkan haknya mendapatkan layanan pendidikan,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menjelaskan, sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kesulitan siswa belajar dengan sistem daring.
Dia juga menceritakan kisah Dimas Ibnu Elias. “Sebenarnya cara belajar ke sekolah seperti Dimas itu cara yang benar. Guru punya kepedulian apakah mendatangi atau anaknya bisa diajari di sekolah,” ucapnya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Dimas dan gurunya itu adalah solusi untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan dia menyebut, masih banyak guru yang punya kepedulian luar biasa dengan mendatangi siswanya ke rumah masing-masing untuk memberikan pelajaran.
“Banyak guru yang mendatangi muridnya, mengajari dari rumah ke rumah karena memang ada kekurangan. Apakah areanya blank spot atau tidak memiliki peralatan untuk itu. Menurut saya itu bagus, cara itu yang bisa menjadi solusi,” terangnya.
Meski begitu, dia mengakui, ke depan pemerintah memang harus memperhatikan pola pembelajaran menggunakan sistem daring ini. Harus ada syarat infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan kuota untuk mendukung program itu.
“Daerah mesti menyiapkan. Kalau belum bisa, maka daerah harus menyiapkan model pembelajaran tatap muka dengan murid terbatas dan harus dengan protokol kesehatan ketat,” ucapnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
