in

Sidang Sengketa Ruko Bubakan Berlanjut, Wali Kota Semarang Belum Siap Ajukan Duplik

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sidang sengketa perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Ruko Bubakan, antara anggota Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang Agus Suryo Winarto melawan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi terus berlanjut.

Rabu (21/8/2019), sidang perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Semarang tersebut sudah memasuki tahap sidang duplik (jawaban atas replik Agus Suryo Winarto selaku penggugat).

Dalam perkara ini, Agus menggugat 3 pihak sekaligus. Yakni Wali Kota Semarang sebagai tergugat, Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai turut tergugat I dan II.

Berdasarkan pantauan di persidangan, semua pihak hadir, baik penggugat, tergugat, maupun turut tergugat I dan II.

Namun, dalam sidang tersebut, pihak tergugat yakni Wali Kota Semarang menyatakan belum siap mengajukan berkas tanggapan atas jawaban tergugat (duplik). “Kami sekarang belum siap,” ujar penasihat hukum Wali Kota, Dhimas Bandang Romadhon di ruang sidang.

Sehingga, majelis hakim memberi waktu selama 1 minggu untuk mempersiapkannya kembali.

Sementara dua pihak lain, memiliki sikap berbeda-beda. Untuk turut tergugat I yakni Kantor Pertanahan Kota Semarang menyatakan bahwa pihaknya sudah merasa cukup, sehingga tidak mengajukan duplik.

Adapun turut tergugat II yakni Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sudah mengajukan berkas duplik. Kemudian duplik tersebut langsung dianggap telah dibacakan dalam persidangan.

Seusai sidang, Yusuf Anwar selaku penasihat hukum penggugat memaparkan, perkara ini bermula saat saat kliennya membeli salah satu ruko Bubakan dari Tifany Caroline Hidajat seluas 99 meter persegi, dengan status tanah HGB. Namun, di tahun 2018 status HGB tanah tersebut habis.

Lantas, kliennya tersebut mengajukan permohonan perpanjangan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disertai permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Permohonan itu pun dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan bukti penerbitan SK.

Namun, saat hendak melakukan pembayaran perpanjangan, kliennya justru ditolak dengan alasan sertifikat HGB tersebut dianggap masuk dalam daftar pemblokiran HGB Ruko Bubakan diatas HPL Nomor 1 Taman Winangun.

Dalam hal itu, Pemkot Semarang membuat surat permohonan pembatalan atas perpanjangan tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang (turut tergugat I). Bahkan, Pemkot juga mengajukan pemblokiran HGB Tanah Ruko Bubakan.

Tak terima atas hal tersebut, Agus kemudian mengajukan gugatan ke PN Semarang. (*)

editor : ricky fitriyanto