Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Serapan tenaga kerja di Korea Selatan lebih rendah dibandingkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Utamanya sejak pandemi Covid-19 tahun lalu.
Agar PMI bisa segera bekerja di luar negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) coba memberikan solusi. Dengan begitu, calon PMI terlatih yang sudah siap bekerja bisa segera terserap.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengakui, Korea Selatan masih menjadi primadona PMI karena upah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Antara Rp25 juta hingga Rp30 juta per bulan.
Baca juga: Komitmen Penuh Lindungi PMI, Kepala BP2MI Apresiasi Gubernur Jateng
Sayang, kuota pekerjaan di Negeri Gingseng masih rendah jika dibandingkan dengan calon PMI yang ingin bekerja di Korea Selatan.
Dalam setahun permintaan pasar kerja di Korsel hanya 7 ribu orang. Sedangkan di Indonesia setiap tahun terdapat 24 ribu calon PMI.
“Kami akan upayakan berdialog dengan pihak Korsel, apakah bisa menambah kuota atau tidak. Atau CPMI bisa kita alihkan ke negara lainnya,” terangnya usai melakukan tinjauan di Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang, Sabtu (10/4/2021).
Dia melihat, Jepang bisa menjadi alternatif bagi PMI yang belum bisa berangkat ke Korea Selatan. Sebab, upah yang disediakan di Negeri Sakura ini tidak jauh berbeda dari Korea Selatan. Yakni antara Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan.
Baca juga: BP2MI Respons Suspensi Otoritas Taiwan terhadap Pekerja Migran Indonesia
“Ini sangat menggiurkan karena gaji itu untuk PMI yang hanya punya ijazah SMP,” imbuhnya.
Terkait perlindungan PMI, Benny Rhamdani akan terus melakuan sosialisasi dan edukasi bagi pekerja yang akan berangkat ke luar negeri.
Diakui, memang ada beberapa kasus PMI yang dieksploitasi dan tidak mendapatkan hak mereka secara layak.
“Salah satunya adalah jaminan keamanan PMI saat bekerja di luar negeri. Kemudian soal biaya pendidikan dan pelatihan yang kerap dimainkan oleh oknum-oknum tertentu dalam praktik ijon rente,” paparnya.
Meski begitu, lanjutnya, tugas sosialisasi dan edukasi terhadap PMI bukan hanya pekerjaan pusat saja. Melainkan jajaran dari tingkat provinsi hingga desa juga perlu turut aktif.
Baca juga: Tiga Bulan Disandera Separatis Libya, 2 ABK WNI Dipulangkan
Menurutnya, PMI harus diberi orientasi pasar kerja secara tepat, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan layak dengan gaji yang besar.
“Kami bantu berikan orientasi yang pas, seperti di Taiwan, Hongkong, Korea, Jepang. Di negara-negara tersebut, standar gajinya besar dan jaminan keamanan PMI ada. Tidak seperti di Timur Tengah atau Malaysia,” tambahnya.
Selain itu, Benny meminta negara hadir bagi calon PMI. Menurutnya, bentuk kehadiran negara dapat berbentuk pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi negara. Selain itu, juga akses job order bagi para calon PMI.
“Tentunya, hal ini akan sangat membantu calon PMI dalam hal biaya diklat. Dan kita awasi bersama, kita dorong bersama agar semua PMI yang bekerja di luar negeri dapat sukses,” tandasnya. (*)
editor : tri wuryono
