in

Kuota Pekerja Migran untuk Kerja di Korea Selatan Bertambah Hingga 18 Ribu

Negara bakal memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja yang berangkat resmi melalui pemerintah atau BP2MI.

SEMARANG (jatengtoday.com) – Minat warga Jateng untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi. Di awal tahun 2023 ini, total ada lebih dari 17 ribu warga Jateng yang mendaftar peluang kerja di Korea Selatan Program G to G Korea Selatan Sektor Manufaktur dan Perikanan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menjelaskan, jumlah pendaftar yang tertarik bekerja di negara bagian Asia Timur itu merupakan yang terbanyak dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini calon PMI di Korea Selatan mencapai 35 ribu pendaftar.

“Dari jumlah pendaftar, terbanyak memang di Jateng, yang mencapai sekitar 17 ribu. Paling banyak dari Kota Semarang,” ucapnya saat memberikan arahan kepada calon PMI di Auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes), Minggu (22/1/2023)

Selain jumlah pendaftar yang meningkat, kuota penerimaan kerja pun meninggi. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 4-6 ribu saja, kini meningkat menjadi 12-18 ribu.

“Ini menjadi perhatian kami karena mengingat setelah pandemi kemarin banyak yang kena PHK, banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan, kini ada peluang kerja di luar negeri. Pemerintah harus mendukung karena setiap warga negara punya hak jaminan mendapatkan lapangan pekerjaan,” terangnya.

Benny juga memastikan, negara bakal memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja yang berangkat resmi melalui pemerintah atau BP2MI. Jaminan perlindungan tersebut bahkan atas instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

“Presiden sudah mengatakan untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Presiden juga meminta agar pembelaan terhadap PMI harus diwujudkan melalui pelayanan dan fasilitas,” terangnya.

Selain Korea Selatan, BP2MI juga memfasilitasi masyarakat yang akan bekerja di Polandia, Jepang dan sejumlah negara lain.

“Mulai kepemimpinan kami, verifikasi dokumen sudah bisa dilaksanakan di masing-masing provinsi, dan tidak lagi terpusat di kota-kota tertentu di Pulau Jawa. Kebijakan ini lebih adil untuk memudahkan calon PMI yang berasal dari luar Jawa,” tandasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *