Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Petugas gabungan dari Satpol PP Semarang dan TNI-Polri menggelar razia masker di Simpang Lima Semarang, Senin (14/9/2020). Puluhan warga kepergok tidak menggunakan masker. Praktis, mereka harus menanggung sanksinya.
Mereka yang melanggar diminta memilih dua opsi sanksi. Push up atau menyapu jalan dengan mengenakan rompi oranye yang biasa dipakai petugas penyapu jalan.
Dalam razia yang berlangsung selama dua jam tersebut petugas dibagi menjadi dua. Yakni petugas dari sisi selatan atau tepatnya di pos lantas dan sebelah utara di depan masjid Agung Baiturahman.
Ketika ada yang warga yang tidak menggunakan masker, langsung dicegat. Tak hanya pejalan kaki, pengendara sepeda motor dan mobil tidak luput dari razia ini. Begitu juga dengan warga yang membawa masker, tapi tidak dipakai. Atau memakai masker, tapi diturunkan ke dagu atau leher.
“Mereka kami data, kami minta kartu identitas KTP, kemudian diberi edukasi,” ucap Kepala Satpol PP Semarang, Fajar Purwoto.
Dikatakan, mereka yang tidak membawa masker melanggar Perwal 57 tahun 2020. Dalam Perwal tersebut disebutkan, jika tidak membawa masker maka KTP-nya disita, dan sanksi sosial berupa push up atau menyapu jalan.
“Sanksi push up itu gabungan dari sanksi Satpol PP dan Perwal itu sendiri, selain itu juga sanksi sosial berupa push up dan menyapu,” bebernya.
Selain itu, untuk menambah sanksi hukuman pihaknya akan bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Semarang dengan penambahan hukuman tilang.
“Tugas Satpol itu melaksanakan Perwal itu. Bahkan penambahan hukumannya itu tadi dengan Kasatlantas akan dilakukan penilangan, apabila tidak membawa masker akan ditilang oleh Satlantas,” terangnya.
Sempat Ricuh
Dalam razia masker tersebut, sempat terjadi sedikit kericuhan. Ada pelanggar yang tidak mau menujukkan KTP. Berkali-kali petugas meminta dengan baik-baik, tapi pelanggar ini tetap ngeyel.
Sehingga sempat terjadi keributan antara orang tersebut dengan petugas. Bahkan menuding ada petugas dari Satpol PP Semarang yang menamparnya.
Petugas dari unsur kepolisian meminta agar orang tersebut untuk melakukan visum ke dokter jika memang terjadi penganiayaan yang dilakukan petugas razia. (*)
editor: ricky fitriyanto
