Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Rencana pembangunan pusat perbelanjaan bawah tanah dan Underpass Simpang Lima Semarang hingga kini belum terealisasikan.
Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang masih bertekad untuk mewujudkan mimpi tersebut. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menegaskan akan merealisasikan proyek tersebut menggunakan semangat “bergerak bersama”. Pihaknya akan menawarkan proyek tersebut kepada para investor menggunakan model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Salah satu proyek besar di Kota Semarang yang dikerjakan menggunakan pola KPBU adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat. Proyek ini dikerjakan oleh PT Air Semarang Barat yang merupakan perusahaan konsorsium PT Aetra Air Jakarta dan PT Medco Infrastruktur Indonesia dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun.
Mereka bakal mengelola selama kontrak 25 tahun. Setelah itu baru diserahkan ke Pemkot Semarang. Total kapasitas produksi air 1.000 liter per detik ditargetkan bisa menyuplai kebutuhan air minum kepada 60.000 Kepala Keluarga (KK) di 31 kelurahan di Kecamatan Semarang Barat, Ngaliyan dan Tugu. Begitupun proyek Jalan Tol Tanggul laut Semarang-Demak.
Hal yang sama untuk pembangunan pusat perbelanjaan bawah tanah dan Underpass Simpang Lima Semarang. Tidak menutup kemungkinan akan diterapkan pola KPBU tersebut. Model ini dinilai menjadi pelayanan pembangunan tercepat di Indonesia.
“Kami akan terus menggagas berbagai program inovasi untuk percepatan pembangunan Kota Semarang. Harapannya tentu saja bisa berdampak pada peningkatan roda ekonomi,” kata Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, belum lama ini.
Untuk pembangunan Simpang Lima Semarang, dia menegaskan selama dua tahun terakhir, Pemkot telah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED). “Tahun depan, kami akan tawarkan kepada investor dengan model KPBU. Jika investor tertarik, maka akan dilakukan pembangunan sesuai dengan DED,” katanya.
Hendi juga mengatakan, proyek pembangunan Simpang Lima untuk solusi menangani persoalan kemacetan lalu-lintas kota. Selain itu menjadi pusat perbelanjaan yang diharapkan mampu mendongkrak perputaran ekonomi.
Nantinya, pusat perbelanjaan bawah tanah dan Underpass Simpang Lima Semarang memiliki empat bagian. Tiga diantaranya adalah basement sedalam 13 meter dalam underpass Simpang Lima, yakni untuk ruang PKL, parkir dan pusat pertokoan. Di bagian atas Simpang Lima terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk publik.
Sedangkan di kedalaman 9 meter terdapat basement 2 yang merupakan jalur underpass dari Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Gajahmada. Sementara di basement 1 merupakan jalur underpass dari Jalan Pandanaran, dengan titik di Toko Merbabu menuju ke Jalan Ahmad Yani dengan titik di Kantor RRI.
Pakar Hidrologi dari Undip, Dr Ir Nelwan Dipl HE sebelumnya mewanti-wanti, agar proyek pembangunan Simpang Lima Semarang jangan sampai tidak bermanfaat. Sebab akan menghabiskan biaya sangat banyak. “Gagasannya sangat bagus. Tapi dulu pada 1997-1998 silam, yakni masa pemerintahan Wali Kota Semarang Soetrisno Suharto (almarhum), pernah dilakukan study analisis oleh investor dari Prancis. Kala itu, rencana pembangunan bawah tanah di kawasan Simpang Lima Semarang tersebut dinilai tidak ‘feasible’ secara ekonomi. Investor dari Prancis menilai kawasan Simpang Lima Semarang belum layak (saat itu),” katanya.
Menurut Nelwan, Pemkot Semarang harus betul-betul melakukan kajian ulang secara komprehensif. “Apakah investasi di Semarang, khususnya di kawasan Simpang Lima, saat ini sudah ‘feasible’ secara ekonomi? Kalau hanya misalnya gedung lima lantai bawah tanah hanya untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) tahu petis, tentu itu tidak ‘cucuk’, seharusnya PKL jual tahu emas,” kelakarnya menyentil.
Namun demikian, ia melihat program ini sebagai rencana besar dan mengagumkan. Tetapi konsekuensinya memerlukan biaya sangat tinggi, sekaligus operasional dan pemeliharaannya membutuhkan biaya sangat tinggi. “Mengatasi rembesan air tanah, limpasan air hujan harus ada teknologi pompa, sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu udara dan kelembaban area, listrik, juga tidak boleh mati. Kalau salah mengelola bisa berbahaya,” ungkapnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
