in

Panwas Kota Semarang Ikut Awasi Rotasi Jabatan ASN PNS

SEMARANG – Mendekati masa tahapan pendaftaran paslon pada pilgub dan Pilkada serentak. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang menggandeng stakeholder seperti ASN PNS, TNI Polri, Kejaksaan, dan Panwascam untuk bersama-sama melakukan pengawasan kerawanan pelanggaran Pemilu.

“Meski Kota Semarang tidak ikut dalam kontestasi Pilkada namun perlu diingat jika keterlibatan secara politik praktis kerap terjadi pada ASN PNS, dan TNI Polri,” kata Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, disela Rapat Koordinasi Stakeholder Panwaslu Kota Semarang, Senin (18/12/2017), di Hotel Pandanaran Semarang.

Meski TNI Polri tidak memiliki hak pilih, Naya Amin mengingatkan, dalam keluarga mereka masih ada hak pilih. Konflik kepentingan melalui politik praktis dan politik kekuasaan masih beresiko jika ada pengerahan untuk memihak salah satu paslon oleh atasan atau mantan atasan atau purnawirawan yang ikut dalam Pilgub-Pilkada 2018, dan Pileg-Pilpres 2019.

“Di lingkungan ASN PNS, fasilitas gedung, penggunaan APBD, dan tempat lainnya supaya steril dari politik praktis. Meskipun ASN bosnya ikut Pilkada dan Pilgub, kita warning dari awal,” tandasnya.

Pihaknya juga tetap ikut mengawasi andai saja petahan Ganjar Pranowo ikut maju dalam Pilgub Jateng. Karena banyak terjadi rawan rotasi pejabat baik di eselon, struktural bahkan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan hanya untuk kepentingan politik kekuasaan di Pilgub.

“Kami awasi dalam jangka enam bulan sebelum masa pemilihan atau coblosan. Jika ada indikasi rotasi atau mutasi jabatan, itu resiko pada kerawanan pelanggaran,” terangya.

Tak hanya dalam Pilgub, di Pilkada serentak pada tujuh kabupaten / Kota seperti di Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Tegal, Magelang, dan Kota Tegal. Pihaknya mengimbau Panwas dan masyarakat setempat untuk ikut mengawasi jika terjadi rotasi jabatan ASN PNS.

“Tentu kami akan bertindak jika ada laporan dari masyarakat atau penyelenggara Pemilu, atau kita juga akan bertindak pula jika ada temuan. Jadi tak hanya laporan saja tapi juga temuan di masyarakat,” tukasnya. (ajie mh)