in

Merasa Dipermainkan Saat Urus HGB, Pemilik Ruko Bubakan Gugat Wali Kota Semarang

SEMARANG (jatengtoday.com) – Merasa dipermainkan saat hendak memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) Ruko Bubakan di Jalan KH Agus Salim, Kelurahan Purwodinatan, Semarang, Agus Suryo Winarto menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Gugatan yang diajukan bos media online jatengtoday.com tersebut saat ini telah memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (21/8/2019).

Dalam hal ini, Agus Suryo Winarto menggugat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai tergugat I, Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai turut tergugat I dan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai turut tergugat II.

Agus Suryo Winarto melalui penasehat hukumnya, Yusuf Anwar menjelaskan, perkara ini bermula saat Agus membeli ruko dari Tifany Caroline Hidajat seluas 99 meter persegi dengan status tanah HGB. Namun, di tahun 2018 status HGB tanah tersebut habis.

Lantas, kliennya tersebut mengajukan permohonan perpanjangan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan disertai permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Permohonan itu pun dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan bukti keluarnya SK Nomor
670/HGB/BPH-33.74/2017 tentang Perpanjangan HGB atas nama Tiauw Agus pada tanggal 17 Desember 2017 (Bukti P-4).

Namun, saat akan membayar tarif pelayanan pendaftaran keputusan perpanjangan hak atas tanah kepada negara tersebut, kliennya malah ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang.

“Ditolak, alasannya sertifikat HGB tersebut dianggap masuk dalam daftar pemblokiran HGB Ruko Bubakan diatas HPL. Padahal sebelumnya jelas-jelas sudah bisa diperpanjang,” jelas Yusuf Anwar.

Dia menyebutkan, tanah yang dipersengketakan justru kemudian diklaim tergugat sebagai milik Pemkot Semarang. Sementara Pemkot sebenarnya hanya memiliki Hak Pengelolaan lahan (HPL) pada tanah tersebut.

“Hak pengelolaan bukan hak milik. Hal ini tentu berbeda. Hak mengelola sekedar mengelola saja,” tegas Yusuf Anwar.

Pihaknya menturkan, jika diruntut dari sejarahnya, tanah tersebut merupakan tanah eigendom (peninggalan Belanda). Dimana status tanah adalah HPL bukan Hak Milik (HM) yang berupa hak keperdataan.

“Artinya, Pemkot terlalu jauh, merasa kalau tanah ini haknya. Kalau ada rencana tata ruang yang lebih baik tidak masalah. Tapi selama ini kan tidak ada,” tuturnya.

Selain kliennya, ada 13 HGB ruko lain yang status permohonan perpanjangan hak tanahnya dibatalkan. Namun, Yusuf Anwar beserta tim advokatnya hanya menangani klien yang bernama Agus Suryo Winarto.

“Kami meminta HGB milik Tiauw Agus Suryo Winarto dapat diperpanjang. Kami juga minta Wali Kota Semarang untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada penggugat sebesar Rp 10,026 miliar,” tandasnya.

Sementara, pihak tergugat (Wali Kota) dan turut tergugat I dan II menolak untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Kalau mau tanya, silakan langsung ke kantor saja,” ucap salah satu penasihat hukum Wali Kota Semarang, seusai persidangan. (*)

editor : ricky fitriyanto