SEMARANG (jatengtoday.com) – Pemkot Semarang terus melakukan rehab terhadap ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) milik warga miskin.
Sejak 2011 hingga 2019, Pemkot mengeklaim telah merehab sebanyak 5.000 rumah. Sisanya kurang lebih 8.000 rumah akan direhab secara bertahap dengan target selesai 2021 mendatang.
Program bedah rumah ini menggunakan dana APBD Kota Semarang, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai stimulan perumahan swadaya. Masing-masing rumah mendapatkan bantuan Rp 15 juta.
“Tahun 2019 ini, kami targetkan 1.162 rumah bisa direhab,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, usai melaunching program RTLH di RT 1 RW 11, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Selasa (12/2/2019).
Dikatakannya, pada 2019 ini pengerjaan rehab RTLH akan dibagi dua tahap. Yakni sebanyak 500 rumah akan diselesaikan sebelum April. Sedangkan sisanya akan dikerjakan hingga akhir 2019.
“Kami menggandeng Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) untuk pengerjaannya,” katanya.
Dikatakan Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, perlu adanya koordinasi antara dinas terkait dengan tim teknis, konsultan pengawas dan masyarakat. Hal itu agar pengerjaan rehab RTLH tersebut bisa berjalan lancar.
“Kami selalu melakukan evaluasi. Rehab RTLH ini harus tepat sasaran. Kalau ada penerima yang rumahnya cukup bagus, orangnya kategori mampu tapi dapat program ini, pasti keliru. RTLH ini tepatnya untuk masyarakat yang rumahnya tidak sehat, tidak nyaman, dan tidak mampu atau berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Ali mengatakan sejak tahun 2011 hingga 2019, Pemkot Semarang telah merehab 5.000 rumah. “Sisanya, masih ada kurang lebih 8.000 rumah yang perlu dilakukan perbaikan dan rehab,” katanya.
Dia mengakui masih banyak rumah tidak layak huni di Kota Semarang harus direhab. Sedangkan dana APBD Kota Semarang terbatas. Namun ia berusaha mencari kekurangan dana tersebut dengan meminta bantuan dari pemprov dan pemerintah pusat.
“Hasilnya, tahun 2019 ini, ada kurang lebih 1.000 unit rumah akan direhab dengan Dana Alokasi Khusus dan 162 unit rumah dengan dana APBN bantuan pusat,” katanya.
Secara keseluruhan, lanjutnya, tahun ini terdapat anggaran Rp 16 miliar untuk digunakan merehab sebanyak 1.162 rumah tidak layak huni. (*)
editor : ricky fitriyanto