in

Mahasiswa Semarang Kembali Demo, Tuntut Pembebasan 4 Kawannya yang jadi Tersangka

SEMARANG (jatengtoday.com) – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) kembali melakukan unjuk rasa. Kali ini, aksi yang didominasi kalangan mahasiswa digelar di dekat Lawang Sewu, Minggu (11/10/2020) petang.

Korlap Aksi, Delphen mengatakan, pihaknya tetap menyuarakan penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditahan pada aksi sebelumnya.

“Kami mendesak dibebaskannya empat peserta aksi yang masih ditahan di Polrestabes Semarang,” ujar Delphen saat membacakan tuntutan aksi di hadapan Kapolrestabes Semarang.

Kemudian, mereka meminta agar represifitas aparat kepada pengunjuk rasa Aliansi Geram di sekitar gedung DPRD Jateng sebelumnya segera diusut tuntas. Sehingga tidak hanya pengunjuk rasa saja yang diadili.

Sebagai informasi, empat mahasiswa yang ditahan kini statusnya sudah resmi menjadi tersangka kasus dugaan perusakan fasilitas umum. Mereka dijerat dengan pasal berlapis, Pasal 212, 216, 170 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun.

Minta Penangguhan Penahanan

Salah satu orator dari Universitas Diponegoro, Akbar Rizky H menambahkan, jika memang tidak bisa dibebaskan, pihaknya meminta agar setidaknya permohonan penangguhan penahanan bisa dikabulkan.

“Kawan-kawan kami yang masih ditahan itu statusnya masih mahasiswa baru. Besok Senin ada yang harus ujian tengah semester. Maka kami mohon agar permohonan penangguhan penahanan yang sudah diajukan bisa dikabulkan,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Auliansyah Lubis mengatakan, karena keempat mahasiswa sudah berstatus sebagai tersangka, maka penangguhan penahanan harus diajukan sesuai prosedur.

“Yang mengajukan harus orang tuanya langsung karena untuk menjamin bahwa yang bersangkutan tetap mengikuti proses hukumnya,” ucapnya

Auliansyah mengaku belum mengetahui bahwa permohonan tersebut sudah diajukan oleh orang tuanya pada Jumat lalu. Setelah diberitahu, dia menegaskan akan segera mengecek dan melakukan pengkajian hukum apakah layak dikabulkan atau tidak. (*) 

 

editor: ricky fitriyanto