in

Kejati Jateng Dalami Keterlibatan Bupati dalam Kasus Pungli PDAM Kudus

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menyebut akan terus mendalami kasus dugaan pungutan liar (pungli) penerimaan dan pengangkatan pegawai di lingkungan PDAM Kabupaten Kudus.

Bahkan, tim penyidik juga akan mendalami kemungkinan keterlibatan Plt Bupati Kudus Hartopo maupun Bupati Kudus nonaktif HM Tamzil. Tamzil sendiri kini menjadi terpidana kasus suap dan gratifikasi dari para pegawai di Pemkab Kudus.

“Kami akan dalami, akan kami kembangkan semua. Baik ke bupati (nonaktif) ataupun Plt (bupati) akan kami dalami,” tegas Aspidsus Kejati Jateng Ketut Sumedana, Kamis (16/7/2020).

Ketut menjelaskan, saat ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PDAM Kudus Ayatullah Humaini; pemilik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Jati Mandiri, Sukma Oni Irwadani; serta Kepala Seksi di PDAM Kudus berinisial T.

Menurut dia, ketiga tersangka bekerja sama melakukan pungli terhadap orang baru yang diangkat menjadi pegawai PDAM Kudus. Sementara ini sudah ada 16 pegawai yang mengaku memberikan uang. Nominalnya berbeda-beda, mulai dari Rp10 juta – 65 juta.

“Kemungkinan masih ada yang belum mengaku karena dalam kurun waktu 2019 – 2020 sudah ada 27 pegawai yang dilantik oleh Dirut PDAM Kudus,” ungkap Ketut.

Uniknya, berdasarkan keterangan yang didapat, uang hasil pungutan tersebut digunakan oleh Dirut PDAM Kudus untuk membayar utang. Sebab, sebelum diangkat menjadi Dirut, tersangka mengaku harus mengeluarkan banyak uang.

Apakah proses pencalonan Ayatullah Humaini sebagai Dirut PDAM ada proses suap atau pungli? Kalau ada, siapa yang meminta atau diberikan kepada siapa?

Terkait dengan pencalonan itu, ternyata Ayatullah Humaini dibantu pendanaan oleh pemilik KSP Mitra Jati Mandiri Sukma Oni Irwadani yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi uangnya itu, katanya untuk pengangkatan (Ayatullah) menjadi direktur (PDAM). Tersangka ‘SO’ ini adalah pihak swasta yang membiayai. Nah yang membiayai ini mengambil (pungli) dari pegawai-pegawai yang diangkat. Istilahnya untuk nyaur utang,” beber Ketut.

Kronologi Kasus OTT PDAM Kudus

Kasus ini sebenarnya merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Kejaksaan Negeri Kudus terhadap T, seorang Kepala Seksi di PDAM Kudus. Penangkapan terjadi di seputaran jalan Samsat Kudus pada 11 Juni 2020 lalu.

Dalam OTT tersebut, tim juga berhasil menemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp65 juta yang disimpan di dalam jok kendaraan roda dua.

Pasca itu, tim menggeledah dan menyegel ruang kerja Direktur PDAM Kudus dan ruang operasional PDAM Kudus. Sejumlah dokumen dan beberapa unit komputer disita sebagai barang bukti.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan alat bukti yang cukup, pada 12 Juni 2020 Kejari Kudus mengumumkan bahwa T yang tertangkap tangan itu ditetapkan menjadi tersangka. Ia berperan membantu menarik pungli dari para pegawai.

Pada 29 Juni 2020 diumumkan bahwa Kejari Kudus mengalihkan penanganan kasus dugaan pungli ini kepada Kejati Jateng. Kejari menegaskan, pelimpahan itu tidak disebabkan adanya tekanan politik atau tekanan lainnya.

Kemudian, 14 Juli 2020 tiga orang dari Kejati Jateng didampingi tim Kejari Kudus mendatangi kantor PDAM Kudus. Kedatangannya untuk mengambil beberapa dokumen tambahan yang berkaitan dengan penyidikan.

Berdasarkan hasil pengembangan, ada dua tambahan tersangka, sehingga totalnya menjadi 3 orang. Uang Rp65 juta hasil OTT juga telah dikembangkan. Setelah dirinci, uang yang ditujukan untuk Dirut PDAM tersebut mencapai Rp720 jutaan.

Penambahan uang tersebut dihitung dari jumlah uang yang disetor 16 pegawai yang sudah mengaku. Kemungkinan akan terus bertambah jika semua yang terlibat memberi pengakuan.

Lantas, apakah para pegawai yang memberikan uang tersebut juga akan ditetapkan sebagai tersangka? “Belum sampai sana. Tapi kalau kami lihat kemungkinan ada unsur korban, jadi ada dugaan pemaksaan,” papar Ketut. (*)

 

editor: ricky fitriyanto 

 

Baihaqi Annizar