in

Isu Penundaan Pemilu Bikin Indonesia Susah Maju

Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah bagian dari menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi.

Ilustrasi. Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). (antara foto/fauzan)

JAKARTA (jatengtoday.com) – Pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan Indonesia tidak akan menjadi negara maju bila hanya berdebat soal penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Kita tak akan maju jika hanya berputar-putar di penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Jerry di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Dia mengatakan Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memikirkan terkait upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPR.

“Tak usah lagi membuat publik gamang atau mengungkit perpanjangan jabatan presiden. Saatnya kita tetap perkuat demokrasi dan mempertajam reformasi,” tegasnya.

Baca Juga: KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Menurut dia, PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang Pemilu 2019, harus tetap konsisten dan tegak lurus terkait amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan konstitusi.

Jerry menambahkan bahwa sudah saatnya partai politik memikirkan nasib bangsa ke depan, meninggalkan egoisme masing-masing dan berkompetisi dengan santun.

Tampung Aspirasi

Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik,” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini, Senin (28/2/2022).

Isu terkait usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar Usulkan Pemilu 2024 Ditunda 1-2 Tahun

Ketua umum PKB, Partai Golkar dan PAN tersebut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai alasan. Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.

“Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret,” tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

“Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain,” ungkapnya.

Selain pemulihan pasca pandemi, lanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

“Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan. Kalau ada yang mengaitkan Pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan Pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” katanya.

Perbaikan Ekonomi

Sebelumnya, Rabu (23/2), Muhaimin Iskandar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 ditunda.

Muhaimin mengatakan para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi, sehingga masa yang bersamaan dengan waktu transisi kekuasaan tersebut dikhawatirkan menyebabkan ketidakpastian pada sektor ekonomi dan bisnis.

Oleh karena itu, Muhaimin mengusulkan Pemilu Serentak 2024 ditunda dalam kurun waktu satu hingga dua tahun dan akan membawa usulan tersebut ke Presiden.

Selanjutnya, Kamis (24/2), Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari para petani yang menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu juga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

Setelah Muhaimin dan Airlangga, selanjutnya ada Zulkifli Hasan yang menyatakan sepakat untuk menunda pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Zulkifli menyebutkan lima alasan terkait penundaan itu. Pertama, pandemi Covid-19 belum berakhir, sehingga memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani.

Kedua, ekonomi Indonesia belum membaik karena menurut Zulkifli saat ini pertumbuhan ekonomi rata-rata di 3-3,5 persen. Ketiga, pertimbangan situasi global, seperti ekonomi global, konflik antara Rusia-Ukraina akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan global.

Keempat, pemilu membutuhkan biaya besar yakni sekitar Rp180-190 triliun. Kelima, banyak program pembangunan tertunda karena pandemi, sehingga penundaan pemilu juga demi keberlanjutan kebijakan.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak usulan penundaan pemilu.

Baca Juga: Anggota DPR: Usulan Penundaan Pemilu 2024 Cederai Kesepakatan Bersama

Menurut Hasto, PDI Perjuangan tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali serta membentuk kultur demokrasi. Apabila kultur periodisasi tersebut diganggu, maka akan hanya berdampak pada instabilitas politik.

Selain itu, Partai Demokrat juga menolak usulan pengunduran pemilu seperti yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan usulan penundaan tersebut ditunggangi seseorang yang ia sebut sebagai sosok yang takut kehilangan kekuasaan. Dia menegaskan rakyat tidak menginginkan hal itu terjadi.

Bikin Gaduh

Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Prof. R. Siti Zuhro menilai wacana penundaan pemilu hanya menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian.

Oleh karena itu, dia meminta para elite politik berhenti menciptakan polemik terkait dengan pemilu karena mereka punya tugas yang lebih penting, di antaranya memajukan Indonesia dan menyejahterakan rakyat.

“Mereka ini, baik partai politik, DPR, DPD RI, MPR RI, dan Pemerintah semestinya berhenti mewacanakan topik-topik yang ujung-ujungnya menciptakan polemik dan kontroversi serta upaya untuk melanggengkan kekuasaan semata,” kata Siti Zuhro pada acara diskusi yang digelar secara virtual oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Senin (28/2/2022).

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu 2024, Berpeluang Membuat Situasi Chaos

Ia mengingatkan sejarah politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa wacana-wacana kontroversial yang mengancam demokrasi dan semangat reformasi hanya berujung kekacauan (chaos).

“Kalau dipaksakan chaos, rusuh nanti,” tegas Siti Zuhro.

Siti Zuhro menjelaskan pembatasan masa jabatan dan pemilu yang digelar sesuai dengan jadwal merupakan upaya untuk memenuhi amanat dan tujuan reformasi, yaitu menciptakan kepastian pada pergantian kepemimpinan di Indonesia.

“Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi adalah bagian dari menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi,” terang Siti Zuhro.

Pakar politik BRIN itu lanjut mengingatkan para elite parpol ada banyak masalah yang lebih mendesak untuk dicari solusinya daripada memikirkan perpanjangan masa jabatan presiden atau menunda pemilu. (ant)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.