Abdul Mughis
MAKASSAR (jatengtoday.com) – Seratusan mahasiswa yang tergabung dari beberapa aliansi menggelar aksi menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan tiga periode presiden dan wakil presiden, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/4/2022).
“Kami menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode presiden termasuk masalah terkini penyelesaian persoalan minyak goreng dan subsidi bahan bakar minyak (BBM),” ujar Jenderal Lapangan Aksi dari Aliansi Rakyat Miskin Kota Sukirman S Doturu, di lokasi aksi, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Kamis.
Menurutnya, wacana tersebut menyalahi konstitusi negara, bahkan masyarakat bawah tidak setuju dengan wacana tersebut. Pihaknya pun mendesak Presiden segera mengeluarkan pernyataan tegas soal itu.
“Kami mendesak Presiden Jokowi segera memberikan pernyataan resmi tidak ikut merestui wacana masa jabatan tiga periode serta tetap pada komitmen menjalankan pemilu sesuai jadwal, dan tidak ikut serta mendukung penundaan pemilu,” ujarnya menegaskan.
Apabila tidak ada respons dari Presiden soal tuntutan ini, kata dia, maka pihaknya akan kembali turun ke jalan dengan menggelar aksi yang lebih besar, termasuk tuntutan persoalan rakyat lainnya.
Dalam aksi itu, demonstran juga memblokade ruas jalan pertigaan Andi Pangeran Pettarani dan Jalan Sultan Alauddin hingga menimbulkan kemacetan menjelang buka puasa.
Dari pantauan, dampak dari pemblokiran ruas jalan nasional itu, membuat kemacetan tidak terbendung di sepanjang dua ruas jalur tersebut. Akibatnya, ratusan kendaraan roda empat tidak bisa bergerak.
Aparat kepolisian kemudian mengambil langkah tegas dengan membubarkan aksi dengan memukul mundur untuk mengurai kumpulan orang di jalan setempat. Beberapa mahasiswa sempat dipukuli aparat, tapi beruntung tidak tangkap.
“Ada enam elemen yang bergabung berdemo di pertigaan Pettarani-Alauddin. Kami sudah kasih kesempatan sejak pukul 04.00 WITA sore.Tutup setengah jalan dan bakar ban saya juga sudah kasih,” kata Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Darminto di lokasi.
“Diminta bubar karena ada yang paksa mau pecahkan kaca mobil. Saya harus dorong agar bubar. Itu sudah persuasif sesuai prosedur, tidak ada yang luka, tidak ada korban,” katanya.
Mencederai Demokrasi
Terpisah, ribuan mahasiswa yang menggelar demonstrasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) juga nyaris ricuh. Namun akhirnya mereka membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan mereka diterima oleh Ketua DPRD setempat.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia tersebut menggelar demonstrasi “Aksi Tuntutan Daerah Serentak Nasional” di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat I atau tepat di depan gerbang kantor DPRD Sumsel, Kamis siang, sejak pukul 14.00 WIB, dan bubar pada pukul 17.40 WIB.
Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya Hansen Febriyansyah di lokasi demonstrasi mengatakan, mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah pusat untuk menyikapi permasalahan yang harus diselesaikan karena dipandang memberatkan masyarakat dan mencederai demokrasi.
BACA JUGA: Aksi Serentak Nasional Tolak Kenaikan BBM dan Presiden Tiga Periode
Tuntutan mahasiswa tersebut di antaranya meminta pimpinan pemerintah pusat untuk menolak gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Kemudian, ujarnya lagi, menuntut pemerintah pusat untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok termasuk ketersediaannya di pasar, mendorong aparat berwajib mengusut tuntas dan menangkap mafia minyak goreng.
“Tuntutan itu mewakili suara rakyat Sumatera Selatan kami amanahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya amanah itu dijalankan dengan menyampaikannya langsung kepada pimpinan pemerintah pusat seperti yang disepakati tadi,” kata Hansen didampingi para presiden mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Indonesia se-Sumatera Selatan.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Fadli yang hadir menemui massa mahasiswa mengatakan, semua poin tuntutan mahasiswa tersebut telah diterima dengan baik sekaligus disepakati oleh DPRD Sumsel kemudian akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat sebagai perwakilan aspirasi masyarakat.
“Saya atas nama Ketua DPRD Provinsi RA Noeringhati menandatangani dan menyepakati tuntutan mahasiswa ini. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa, aparat Polri/TNI yang telah berjuang hari ini,” kata dia, turut disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi RA Noeringhati melalui saluran video.
Ribuan mahasiswa yang membawa atribut poster, spanduk dan tiga mobil pick up berisi alat pengeras suara itu pun membubarkan diri secara tertib dan dikawal oleh aparat kepolisian.
“Kami mengawal dan memastikan mereka pulang ke rumah dengan aman. Jalan yang sebelumnya diblokade juga sudah dibuka dan bisa dilalui kendaraan umum kembali,” kata Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mokhamad Ngajib. (ant)
