in

Mendagri: Presiden Siapkan Perpres untuk Logistik Pemilu 2024

Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan seefisien mungkin.

Mendagri Tito Karnavian mengikuti Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). (antara foto/aprillio akbar)

JAKARTA (jatengtoday.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Presiden Joko Widodo siap membuat peraturan presiden (Perpres) mengenai logistik Pemilu 2024.

“Bapak Presiden siap untuk peraturan presiden (Perpres) yang spesifik mengenai pengadaan logistik Pemilu,” ungkap Mendagri dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Tito menjelaskan dalam penyelenggaraan Pemilu salah satu persoalan mendasar adalah masalah pengadaan logistik. “Kadang–kadang memerlukan waktu terutama masalah lelang,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi: Pemilu Tetap Dilaksanakan 14 Februari 2024

Mendagri menegaskan presiden telah memerintah Menko Polhukan dan Kemendagri untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, selama tidak bertentangan dengan hukum.

“Disiapkan regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu,” tuturnya.

Komisi II mengelar rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Mendagri juga meminta penyelenggara Pemilu agar dapat menghitung anggaran Pemilu dengan efektif dan seefisien mungkin.

Baca Juga: KPU-Kemendagri Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

“Mohon segala hormat dikalkulasi betul anggarannya agar bisa seminimal mungkin, tapi bisa tetap mencapai target Pemilu,” ucap Mendagri berharap.

Dia menjelaskan di tengah situasi saat ini, pemerintah, negara dan rakyat masih membutuhkan biaya. Belum ada kepastian apakah pandemi sudah selesai pada tahun 2024.

“Kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi, masih banyak yang terdampak, banyak program strategis nasional (PSN) di daerah yang belum terselesaikan. Ini juga memerlukan biaya,” kata Mendagri Tito. (ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.