Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Data kasus corona yang ditampilkan di laman milik Pemprov Jateng dan kabupaten/kota di Jateng, berbeda. Terutama jumlah pasien sembuh, meninggal, dan yang dirawat di rumah sakit rujukan.
Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo menuturkan, perbedaan data ini dikarenakan masalah teknis pemasukan data dan sistem. Selama ini, input data masih dilakukan petugas kesehatan di masing-masing wilayah.
“Tentu sangat bergantung pada (proses) input data. Misal data provinsi diinput jam dua siang (pukul 14.00), kabupaten jam empat sore (pukul 16.00). Kedua admin sangat menentukan. Kemudian mereka memasukan data di sistem yang berbeda, misal kita pakai corona.jatengprov.go.id, sementara di laman mlik pemerintah pusat dan di kabupaten/kota, beda lagi,” paparnya, Senin (27/4/2020).
Pihaknya mengaku telah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk melakukan bridging data. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi celah data. Pasalnya, input data antarwilayah masih menggunakan sistem informasi di laman yang berbeda-beda, yang mengakibatkan adanya kesenjangan data.
Dia mencontohkan, di Jateng, data terkait corona tidak hanya dimiliki pemprov. Masing-masing kabupaten/kota juga punya data sendiri. Belum lagi, ratusan rumah sakit yang dijadikan rujukan.
“Ada 13 rumah sakit lini pertama, 45 rumah sakit lini kedua dan 144 lini ketiga, mempunyai admin masing-masing, input datanya pun berbeda-beda soal waktu. Jadi kami akan mem-bridging dari satu sistem ke sistem lain. Perbedaannya lebih ke situ, tidak ada maksud menyembunyikan. Tapi hingga kini perbedaan data itu semakin tipis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yulianto menuturkan, pihaknya terus berupaya menekan pertumbuhan kasus positif. Selain itu juga memastikan seluruh rumah sakit rujukan memberikan pelayanan optimal sesuai SOP. Termasuk penyediaan ruang isolasi, peralatan medis, hingga jumlah petugas medis dan relawan.
Selain itu, pemerintah desa atau kelurahan diminta berpartisipasi aktif melakukan deteksi dan upaya isolasi. Terkait dana bidang kesehatan, pihaknya juga telah melakukan refocusing dana sekitar setengah triliun rupiah, guna mengatasi pandemi ini.
“Kami bersama Dinas Perhubungan, petugas keamanan serta dinas terkait, melakukan penjagaan di tujuh pos kesehatan di perbatasan, untuk melakukan screening orang dari luar kota yang datang ke Jateng. Meski ada larangan mudik, namun yang terpaksa akan diberi status sesuai level kesehatan, apakah ODP, OTG atau PDP, bahkan positif,” tuturnya.
Yulianto menyebut, tak semua pemudik akan dirawat di rumah sakit. Mereka yang kedapatan memiliki gejala penyakit dan memburuk diharuskan dirawat di rumah sakit.
“Sedangkan, mereka yang tidak menunjukan gejala sakit, tetap diharuskan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
