in ,

Incar Pajak Pengusaha Catering, Dongkrak Pendapatan Daerah

SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang saat ini menggandeng Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I, Kementerian Keuangan RI. Kali ini akan memaksimalkan pendapatan daerah di sektor jasa boga atau catering.

Sejauh ini, pendapatan pajak di sektor jasa boga atau catering ini tidak maksimal. Bahkan banyak pengusaha jasa boga atau catering tidak bayar pajak.

“Pengusaha jasa boga atau catering harus paham atas adanya kewajiban membayar pajak, baik pajak restoran maupun pajak penghasilan,” kata Kepala Bidang Pendapatan Bukan Pajak Bapenda Kota Semarang, Gunarti Listyo Utami, Jumat (15/12/2017).

Dikatakannya, pengusaha setidaknya harus paham tentang obyek, subyek dan dasar pengenaan pajak. “Sehingga Wajib Pajak tidak memahami atau beranggapan bahwa ada double pajak,” katanya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat 6 (aj) disebutkan bahwa jasa catering atau tata boga termasuk dari jenis jasa lain yang masuk dalam objek PPh Pasal 23. Tarif yang dikenakan adalah 2 persen dari jumlah bruto bila wajib pajak yang dipotong memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lebih tinggi 100 persen bila wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP.

Asisten Adminitrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Semarang Agustin Lusin Dwimawati mengatakan, Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan, baik pajak pusat maupun daerah. Sebab, pembiayaan negara terbesar adalah dari pendapatan pajak. “Oleh karena itu partisipasi dan kontribusi para pengusaha jasa boga atau catering akan sangat berguna bagi kemajuan Kota Semarang,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa boga atau catering yang termasuk dalam jenis jasa dan tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Jasa boga atau catering sendiri memiliki beberapa kriteria, di antaranya; pertama, sebagai jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Kedua, penyajian makanan minuman di lokasi yang diinginkan oleh pemesan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Ketiga, tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering yaitu penjualan makanan minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung atau pesanan.

Walaupun penghasilan dari jasa catering atau tata boga termasuk dalam jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23, namun tidak otomatis semua pengusaha jasa catering atau tata boga dikenakan PPh Pasal 23. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan atas penghasilan yang berasal dari imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. (Abdul Mughis)

Editor: Ismu Puruhito