SEMARANG (jatengtoday.com) – Dari Pendaftatan Peserta Didik Baru (PPDB) online, tercatat ada 221.552 anak yang mendaftar di SMA dan SMK negeri di Jateng. Dari angka itu, 148.892 anak yang mendaftar menggunakan SKTM. Setelah diverifikasi, 78.065 pengguna SKTM dicoret karena terbukti bukan dari keluarga miskin.
Rinciannya, 113.092 anak yang mendaftar SMA, jumlah peminat menggunakan SKTM 62.456 anak. Setelah diverifikasi tinggal 26.507. Sedangkan untuk SMK, jumlah pendaftar tembus 108.460 siswa. Pengguna SKTM sebanyak 86.436 yang masuk seleksi 44.320 atau dengan presentase sekitar 45 persen.
Angka yang dicoret itu masih bisa bertambah. Mengingat masih ada 3 SMAN yang belum melakukan verifikasi faktual. Yakni SMAN Mojogedang Karanganyar, SMKN 1 Blora, dan SMKN 1 Purwokerto. Di tiga SMA favorit itu, ada peluang mencoret banyak calon siswa yang mengaku miskin. Pasalnya, jumlah pendaftar SKTM di sekolah tersebut melebihi daya tampung.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menegaskan, seluruh sekolah hari ini, Selasa (10/7) diminta melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru. “Persoalannya hari ini kan SKTM, banyak komplain yang masuk ke saya. Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,” tandasnya.
PPDB online tahun ini dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20 persen. Dari keterangan itu, memang tidak ditulis berapa maksimumnya. Praktis, muncul peluang perdebatan.
“Saya pastikan setelah ini bertemu dengan Pak Menteri, sistemnya harus diubah tidak seperti ini,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Dia berencana memberikan masukan Mendikbud agar tahun depan, warga miskin diseleksi dengan jalur tersendiri. Selain itu, juga harus ada syarat minimum prestasi.
“Kalau tidak ya lebih baik kasih beasiswa saja agar mereka tetap bisa sekolah. Ini masukan ke saya sudah banyak yang komplain, secara sosiologis ini tidak aplikatif karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM itu,” paparnya.
Ganjar mengaku akan terus memantau verifikasi SKTM yang dilakukan. Bahkan jika tidak memungkinkan selesai hari ini, pengumuman hasil PBDB online harus mundur. “Mundur satu dia hari tidak apa apa. Yang penting semuanya berjalan sesuai dengan aturan, nanti disampaikan agar publik tahu,” tandasnya.
Terkait dengan adanya permintaan dari masyarakat tentang diulangnya pelaksanaan PPDB, Ganjar mengatakan hal ini tidak mungkin diulang karena sudah dilakukan. “Tidak kalau diulang, karena sudah dilaksanakan kita tanggung jawab. Yang penting verifikasinya sekarang, dan ini jadi evaluasi,” tuturnya.
Dijelaskan, PPDB online ini menjadi pembelajaran semua pihak. Pertama yakni pada orang tua agar tidak mendidik anaknya untuk berbohong hanya karena ingin sekolah di sekolah tertentu. “Yang kedua mendidik kami juga disini untuk profesional sehingga nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan pastinya jujur,” terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengatakan sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7/2018) untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM. Sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk menerangkan terkait dengan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu.
“Ya bekerjasama dengan Polsek atau Polres setempat, untuk menjelaskan karena yang lebih paham tentang aturan hukumnya. Seperti SMAN1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” tegasnya. (ajie mh)
editor: ricky fitriyanto