Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Kepala Kanwil ATR/BPN Jateng, Dwi Purnama menghimbau agar kepala daerah turut serta membantu masyarakat dalam kepengurusan sertifikat hak milik tanah (SHM). Saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan biaya Pra Sertifitat yang mesti dikeluarkan masyarakat.
“Pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk membantu biaya prasertifikat melalui mekanisme yang ada. Saya sudah konsultasi dengan KPK dan Kejati bahwa ini sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) soal percepatan sertifikasi lahan milik masyarakat,” tandas Dwi ditemui usai penyerahan sertfikat lahan milik masyarakat di Balaikota Semarang, Senin (4/12/2023).
Menurut Dwi, saat ini BPN hanya menganggarkan untuk pengukuran lahan saja, sedangkan untuk Pra sertifikasi dibebankan masyarakat. Untuk kepengurusan biaya prasertifikat sesuai surat keputusan bersama tiga menteri senilai Rp 150 ribu.
“Kayaknya nilai itu kecil, tapi kalau warga mengeluh ya memang mereka tidak punya uang, jadi pemda bisa bantu. Misal ini orang punya 4 sertifikat letter c, namun ia hanya mampu mengusu satu, nah sisanya ini kan ganjelan buat kami,” terangnya
“Namun kalau di Jateng kesepakatan nilai biaya Pra Sertfikat ini dari kesepakatan masyarakat melalui Peraturan Desa. Artinya ada kesepakatan antara desa dan masyarakat pemilik lahan,” paparnya.
Dwi mengatakan ada beberapa daerah yang capaian proses sertifikasi lahan masih berjalan kurang optimal, yakni Kabupaten Purworejo, Kebumen, Tegal, Pekalongan dan Jepara. Sedangkan untuk Kota Semarang paling cepat dalam prosesnya.
“Ada bantuan diskon BPHTB itu juga membantu masyarakat. Saya mencatat ada 12 daerah lain yang bahkan menggratiskan biaya pra sertifikat lahan milik masyarakat. Makanya peran kepala daerah sangat menentukan membantu kesuksesan penyertifikatan lahan ini,” imbuhnya.
Saat ini di Jateng diperkirakan ada 20 juta bidang telah terukur dari target 21 juta bidang. Smentara progres target dari 800 ribu sertifikat yang diselesaikan 82 persen sedangan sisanya masih tunggu pengumuman.
“Sedangkan target pengukuran bidang ditahun ini ditargetkan 1 juta. Insyaallah penyertifikatan sampai akhir tahun 2023 sudah mencapai 98 persen,” terangnya.
Dalam Penyerahan sertifikat yang dipimpin Presiden Jokowi secara daring dari Jakarta itu, ada skeitar 200 masyarakat penerima sertifikat datang untuk menerima langsung. Mereka berasal dari Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kendal dan Semarang.
Titi Setyowati salah seorang penerima sertfikat merasa senang tatkala lahan seluas 44 m2 yang sudah berdiri rumah diatasnya kini memiliki keabsahan. Tak membutuhkan waktu lama baginya untuk mendapatkan sertfikat itu.
“Terima kasih pak Jokowi, sertfikat lahan diatas rumah saya sudah jadi. Pengurusan massal saya ikuti kurang lebih satu tahun lamanya, dengan biaya 150 ribu rupiah untuk pengukuran tanah,” ujar Titi warga Bugangan ini. (*)
