in

Disnakertrans Jateng: THR Wajib Dibayarkan Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

SEMARANG (jatengtoday.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mengapresiasi gabungan serikat pekerja-serikat buruh (SP/SB) di Kota Semarang yang telah melakukan dialog di Disnakertrans Jatengz Jumat (16/4/2021).

“Usulan itu tentunya akan menjadi masukan kami,” ujar Kepala Disnakertrans Jateng, Sakina Rosellasari kepada jatengtoday.com.

Dikatakannya, seperti tahun sebelumnya bahwa Posko Aduan THR ada di Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker), Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Disnakertrans Jateng juga ada Posko Aduan THR. Termasuk UPT Satuan Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah Pati, Semarang, Pekalongan, Surakarta, Magelang dan Banyumas,” katanya.

Selain itu, pengawas tenaga kerja juga melakukan random sampling di perusahaan-perusahaan terkait pelaksanaan pembayaran THR kepada para pekerja.

“Sesuai dengan Permennaker RI Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, dan SE Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan tertulis bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” tegasnya.

Besaran THR

Mengenai besaran THR, sesuai dengan SE Menaker, diberikan dengan ketentuan; bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan penghitungan masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan 1 bulan upah.

BACA JUGA: Buruh Desak Disnaker Bentuk Satgas Pengawasan Pembayaran THR

“Sesuai SE Menaker, bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu membayar THR keagamaan 2021 sesuai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka gubernur, bupati maupun wali kota, diminta mengambil langkah-langkah untuk memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan, secara kekeluargaan dan dengan itikad baik,” terang dia. (*)

 

editor: ricky fitriyanto