Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Transparansi data pemerintah sebetulnya telah lama digaungkan. Namun dalam praktiknya, transparansi data ini belum maksimal. Sebab tak jarang, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses data pemerintah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang menyiapkan pengembangan bagaimana agar transparasi data ini bisa benar-benar terwujud.
Saat ini sedang dibangun Rood Map Big Data Analytics sebagai pengembangan satu data Kota Semarang berbasis Big Data. “Semarang sudah punya Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang Satu Data. Namun selama ini collecting data masih manual, masih menggunakan data spasial dan statistik. Data spasial ini dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikumpulkan melalui webnya. Kalau di Pemkot Semarang yang sudah membangun data spasial adalah Dinas Tata Ruang,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, Bambang Pramusinto kepada jatengtoday.com, Rabu (8/7/2020).
Ada tiga jenis data, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Data statistik dasar menggali data dari BPS, menggunakan survey, sensus dan lain-lain, misalnya data penduduk. “Kemudian data statistik sektoral adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara manual. Itupun belum terintegrasi. Nah, kalau statistik khusus salah satunya dengan data teknologi, bisa sosial media, analytics CCTV, atau berasal dari sumber lain. Nah, data-data tersebut akan kami arahkan ke Big Data,” terangnya.
Mengenai data, lanjut Bambang, ada beberapa kriteria, yakni data tersebut harus dalam skala besar, cepat, realtime dan bervariasi. “Big Data yang akan dibangun di Kota Semarang nanti karakteristiknya seperti itu. Data ini nanti sifatnya terbuka, bisa diakses publik. Bahkan nanti kami lisensikan ke Google. Masyarakat nanti kalau butuh data tidak harus login di dashboard, tapi bisa ketik di link Google,” katanya.
Untuk merealisasikan konsep ini, lanjut dia, Pemkot Semarang sedang menyusun Perwal Road Map Big Data pengembangan Semarang Satu Data. “Sifatnya terbuka dan kolaboratif. Harapannya, data ini yang membangun tidak hanya BPS dan OPD, tapi juga masyarakat. Ini saya lagi membikin model data analytics CCTV. Sementara saya fungsikan untuk lima kebutuhan, pertama untuk mengetahui jumlah pengunjung di sebuah kawasan. Dua titik yang dijadikan ujicoba yakni di kawasan Simpang Lima dan Kota Lama,” katanya.
Selain untuk mengetahui jumlah pengunjung, lanjut dia, juga bisa digunakan untuk mengetahui praktik parkir liar dan kepadatan lalu-lintas. “Termasuk untuk mengetahui pemantauan sampah dan genangan air. Titik yang dijadikan pilot project ini akan diberikan sensor, setiap kali ada kejadian seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan ada notifikasi (pemberitahuan), kemudian secara otomatis muncul grafik. Mengubah dari visual menjadi data,” katanya.
Tren dari data ini bisa dimanfaatkan masyarakat maupun pemerintah. Misalnya untuk mengetahui kunjungan di Kota Semarang tertinggi di hari Sabtu atau di bulan-bulan tertentu. “Data seperti ini bisa dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata, pemilik hotel, pelaku wisata, seniman ketika akan mengadakan event misalnya. Grafiknya bisa dilihat oleh semua orang. Manfaat bagi pemerintah bisa menjadi acuan dalam pengembilan kebijakan,” ujarnya.
Sama halnya parkir liar. Nantinya akan diketahui mengapa grafik naik. “Bahkan nanti bisa dihitung seberapa besar kebocoran parkir liar di kawasan Simpang Lima dan Kota Lama. Kalau di Simpang Lima dalam sehari ada berapa motor parkir, dikalikan per motor Rp 2 ribu. Misalnya per hari ada kebocoran Rp 10 juta, kalau dikalikan setahun sudah berapa? Nah, data seperti itu nanti akan bisa digunakan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Masyarakat juga bisa mengkritik pemerintah, ‘iki piye Pemkot, iki piye kepolisian, masak ada parkir liar terus? dan seterusnya’.” beber dia.
Termasuk semua data lain di Kota Semarang, hingga keterbukaan penggunaan APBD di Kota Semarang. “Kami telah membahas mengenai Semarang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, prinsipnya semua aplikasi yang ada di Kota Semarang diintegrasikan. Tujuannya agar masyarakat bisa melihat semua. Yang paling menarik, data ini nanti realtime. Tentu juga berguna untuk riset,” imbuh dia.
Dia menargetkan, Rood Map Big Data Analytics ini akan diselesaikan dua bulan ke depan. “Dua bulan, analytics CCTV ini saya targetkan sudah jadi. Ini sudah saya bangun tapi masih perlu pembenahan sedikit,” katanya.
Terkait dengan transparansi data, Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Widi Nugroho sebelumnya menilai, bahwa Kota Semarang dinilai belum sepenuhnya transparan anggaran. Ia mencontohkan, realokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS), tidak ada data yang bisa diakses. Menurut dia, ini rentan terjadi penyelewengan. “Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat pandemi, distribusi JPS dan belanja alat kesehatan semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan,” tegasnnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
