Baihaqi Annizar
SEMARANG (jatengtoday.com) – Dampak pandemi Covid-19 telah dirasakan berbagai pihak, tak terkecuali para nelayan. Sayangnya, banyak nelayan di Kota Semarang yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho menyebut, kalaupun ada bantuan yang khusus diperuntukkan bagi nelayan, distribusinya kurang tepat sasaran.
Dia mencontohkan dengan program Jaring Pengaman Sosial yang merupakan bantuan berupa BBM bersubsidi. Bantuan tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah dan disalurkan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang.
Menurutnya, KNTI mendapat aduan banyak nelayan yang seharusnya mendapat bantuan tetapi malah tidak dapat. Mirisnya, ada warga pesisir yang bukan nelayan justru mendapat bantuan, dengan modus meminjam kapal sebagai salah satu syarat penerima bantuan.
“Sehingga banyak sekali laporan ke kami, pada komplain,” ungkap Slamet Ari pada diskusi “Dampak Covid-19 Terhadap Nelayan Kota Semarang” via aplikasi Zoom, Rabu (29/4/2020).
Namun, dalam diskusi tersebut pihak Dinas Perikanan Kota Semarang membantahnya.
Menurut Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Nur Kholis, bantuan Jaring Pengaman Sosial telah didistribusikan kepada kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang ada di Kota Semarang.
“Kami serahkan ke pengurus KUB-nya. Itu yang menerima. Dia yang akan menyerahkan ke nelayan-nelayan mana yang layak mendapat bantuan,” jelasnya.
Disamping itu, bantuan yang dianggarkan dari DKP Jateng sifatnya terbatas. Dia mengungkapkan, saat ini jumlah nelayan di Kota Semarang mencapai 1.182 orang. Sementara alokasi bantuannya hanya kurang dari 100 orang.
“Sehingga bantuan ini baru menjangkau 10 persen dari total nelayan. Sehingga memang belum menyentuh seluruh nelayan di Kota Semarang,” imbuhnya.
Namun, pihaknya terus berupaya memberikan berbagai alternatif solusi supaya nelayan tetap survive di tengah situasi Covid-19. (*)
editor: ricky fitriyanto
