SEMARANG (jatengtoday.com) — Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah siap memasuki era baru dalam memperkuat iklim investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Dinamika perdagangan internasional menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi bersama.
Kepengurusan DPP Apindo Jawa Tengah periode 2026-2031 resmi dilantik di Patra Semarang Hotel & Convention, Rabu (3/6/2026). Helmi Tas’an Wartono dipercaya untuk memimpin organisasi sesuai hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) XIII Apindo Jawa Tengah yang digelar pada 15 April 2026 di Semarang.
Dalam sambutannya, Helmi Tas’an Wartono menyampaikan bahwa Apindo Jawa Tengah bukan sekadar organisasi pengusaha, melainkan mitra strategis pemerintah dan pekerja dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Helmi juga memberikan penghargaan kepada seluruh pengurus periode 2021-2026 yang telah meletakkan fondasi organisasi yang kuat melalui berbagai program dan kontribusi nyata bagi dunia usaha di Jawa Tengah.
Menurutnya, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan tersebut sekaligus menjawab berbagai tantangan yang kini dihadapi dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun global.
“Bersama pemerintah, serikat pekerja, dan seluruh elemen masyarakat, kami siap menjaga dunia usaha di Jawa Tengah tetap tumbuh guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujarnya.
Prosesi pelantikan turut dihadiri jajaran pengurus Apindo pusat dan daerah, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, serta unsur serikat pekerja. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi simbol kuatnya kolaborasi yang selama ini dibangun Apindo dalam mendorong pembangunan ekonomi di Jawa Tengah.
Posisi Jateng dan Daya Tarik Investor
Menurut Helmi, posisi Jawa Tengah saat ini semakin strategis sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia. Berbagai faktor pendukung mulai dari ketersediaan tenaga kerja produktif, berkembangnya kawasan industri, infrastruktur yang semakin terkoneksi, hingga dukungan pemerintah terhadap kemudahan berusaha menjadi daya tarik utama bagi investor.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kawasan industri tumbuh pesat di Jawa Tengah. Tidak hanya di wilayah utara, pengembangan kawasan industri juga mulai merambah sejumlah daerah lain yang membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Namun di balik optimisme tersebut, Helmi mengingatkan bahwa dunia usaha masih menghadapi berbagai tantangan. Perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, ketidakpastian rantai pasok dunia, hingga dinamika perdagangan internasional menjadi faktor yang harus diantisipasi bersama.
“Dalam situasi seperti ini, dunia usaha sangat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Dunia usaha tidak bisa berdiri sendiri. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Helmi.
Menjaga Harmoni Hubungan Industrial
Sementara itu, Sekretaris Umum Apindo Jawa Tengah Jefri Hari Akbar menegaskan bahwa kepengurusan periode 2026-2031 akan melanjutkan berbagai program strategis yang telah dijalankan sebelumnya.
Salah satu prioritas utama kepengurusan baru adalah memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Menurutnya, Apindo memiliki peran penting dalam memastikan iklim investasi di Jawa Tengah tetap kondusif sekaligus memberikan pendampingan kepada perusahaan yang beroperasi di berbagai daerah.
Jefri yang juga menjabat Head of Industrial Relations PT Japfa Comfeed indonesia ini menegaskan bahwa hubungan industrial yang sehat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan usaha.
“Harapan kami, pengusaha, pekerja, dan pemerintah dapat semakin bersinergi dalam membangun hubungan industrial Pancasila yang baik. Jika hubungan industrial berjalan harmonis, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat dan kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin,” katanya.
Perkuat Kapasitas SDM
Jefri melihat peluang investasi di Jawa Tengah saat ini sangat besar. Kehadiran Kawasan Industri Terpadu Batang, pengembangan kawasan industri di Kendal, Demak, Semarang, Brebes, dan sejumlah wilayah lainnya menjadi bukti bahwa Jawa Tengah semakin dipercaya investor.
Menurut Jefri, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten serta terciptanya hubungan industrial yang sehat di lingkungan perusahaan.
Karena itu, Apindo Jawa Tengah akan fokus memperkuat kapasitas SDM, memperluas keanggotaan organisasi, serta meningkatkan kualitas layanan bagi perusahaan anggota.
“Kami sedang menyiapkan SDM dan mengajak perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah untuk aktif di Apindo. Dengan bergabung dalam organisasi ini, ketika ada berbagai kendala atau kesulitan yang dihadapi perusahaan, Apindo dapat hadir untuk membantu dan memberikan solusi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Apindo akan terus menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan pekerja dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara konstruktif.
Dalam kesempatan tersebut, Jefri juga mengajak pelaku usaha yang belum menjadi anggota Apindo untuk bergabung.
Menurutnya, Apindo saat ini tidak hanya berfungsi sebagai organisasi pengusaha, tetapi juga menjadi pusat informasi, advokasi, konsultasi, hingga pendampingan hukum bagi perusahaan.
Ia menilai keberadaan organisasi yang kuat akan membantu dunia usaha menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Selain isu investasi, Apindo Jawa Tengah juga menaruh perhatian besar terhadap kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan.
Jefri berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi baru sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Menurutnya, aturan tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja.
“Pemerintah sampai saat ini sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada pengusaha dan pekerja. Kami berharap regulasi ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023 dapat segera diterbitkan,” ujarnya.
Ia berharap regulasi yang lahir nantinya mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing investasi Indonesia. (*)
