in

Aktor Negara Terlibat Kekerasan Jurnalis, Paling Banyak Polisi

Kondisi jurnalis di Indonesia berada dalam situasi belum aman bekerja selama 2022. Otoritarianisme pemerintah di Indonesia menguat.  

Ilustrasi. (dokumen AJI Indonesia)

JAKARTA (jatengtoday.com) – Sepanjang 2022, riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat terjadi 61 kasus serangan terhadap 97 orang jurnalis dan pekerja media serta 14 organisasi media. Jumlah kasus ini meningkat dari 2021 yang tercatat 43 kasus.

Jenis serangan meliputi kekerasan digital sebanyak 15 kasus, kekerasan fisik dan perusakan alat kerja sebanyak 20 kasus, kekerasan verbal 10 kasus, kekerasan berbasis gender 3 kasus, penangkapan dan pelaporan pidana 5 kasus serta penyensoran 8 kasus.

Tidak hanya itu, terbitnya sederet Undang-Undang (UU) yang membahayakan keamanan jurnalis, serta melemahnya keamanan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan jurnalis memperburuk kondisi jurnalisme di Indonesia.

Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi jurnalis di Indonesia berada dalam situasi belum aman bekerja selama 2022.

“Situasi keamanan jurnalis tersebut terkait erat dengan menguatnya otoritarianisme pemerintah Indonesia. Terbitnya beberapa undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik, meningkatnya serangan dan keterlibatan pelaku kekerasan dari aktor negara, bertujuan untuk membatasi kebebasan sipil dan kebebasan pers,” katanya dalam keterangan pers tertulis, Senin (16/1/2023).

Data AJI Indonesia.

Ironisnya, sebagian besar pelaku kekerasan terhadap jurnalis yakni sebanyak 24 kasus melibatkan aktor negara yang terdiri: polisi sebanyak 15 kasus, aparat pemerintah sebanyak 7 kasus dan TNI sebanyak 2 kasus. Sedangkan aktor non-negara sebanyak 20 kasus yang melibatkan ormas sebanyak 4 kasus, partai politik 1 kasus, perusahaan 6 kasus dan warga 9 kasus.

“Sisanya, 17 kasus belum teridentifikasi pelakunya,” terangnya.

Data AJI Indonesia.

Dari 61 kasus serangan ke jurnalis dan organisasi media pada 2022, terdapat 16 kasus yang dilaporkan secara resmi ke institusi kepolisian. Namun hingga akhir 2022, lanjut Sasmito, baru empat kasus yang pelakunya telah ditangkap. Satu kasus divonis tindak pidana ringan (tipiring) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan.

“Vonis ringan ini merupakan bentuk pengabaian terhadap Pasal 18 UU Pers,” katanya.

 

Data AJI Indonesia.

Selain itu, kasus-kasus yang melibatkan pelaku aktor negara, terutama anggota polisi, selama ini cenderung tanpa proses hukum dan berakhir dengan impunitas. AJI mencatat pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggota polisi pada tahun 2018 sebanyak 14 kasus, 2019 (32 kasus), 2020 (55 kasus), 2021 (12 kasus), dan 2022 (15 kasus).

“Pada 2021, hanya satu kasus dengan pelaku dua polisi yang berhasil dibawa ke pengadilan,” terang dia.

Data AJI Indonesia

Menurut Sasmito, dengan melihat bahwa polisi menjadi pelaku kekerasan terbanyak pada jurnalis, pelanggengan impunitas sebenarnya menunjukkan kegagalan negara melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Kegagalan reformasi Polri ini memungkinkan kultur kekerasan yang menguat di tubuh kepolisian, sehingga melahirkan siklus kekerasan berikutnya yang terus mengikis kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

“Impunitas membuat jurnalis dapat diserang dan dibungkam, membuat personel polisi lainnya berani untuk melakukan serangan serupa. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan Kapolri harus mengevaluasi penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pengamanan demonstrasi yang tidak sesuai dengan prinsip HAM. Evaluasi tersebut harus diikuti dengan menindak dan memproses secara hukum anggota polisi yang telah melakukan kekerasan pada jurnalis,” kata Sasmito.

Data AJI Indonesia

Meningkatnya serangan terhadap jurnalis diikuti dengan adanya undang-undang dan regulasi dalam pasal-pasal yang menambah ancaman terhadap keamanan jurnalis.

“Pada 2022, Pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi yang memuat empal pasal bermasalah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan 17 pasal berbahaya, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja,” bebernya.

Di sisi lain, lanjut dia, keamanan jurnalis masih terancam dengan pasal-pasal bermasalah di UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

Keamanan Ekonomi

Di tengah serangan dan hambatan regulasi tersebut, secara internal, situasi ekonomi jurnalis di Indonesia juga semakin rentan. Hal itu ditunjukkan dengan masih berlanjutnya pemutusan hubungan ketenagakerjaan pada 2022.

“AJI Indonesia menerima tiga pengaduan PHK sepihak yang dialami oleh sekitar 200-an pekerja media BeritaSatu TV, 20 pekerja media Viva.co.id, dan 12 pekerja media Lampung Post,” katanya.

Selain itu, belum seluruh jurnalis terlindungi oleh jaminan sosial. Survei AJI Indonesia terhadap 144 jurnalis di seluruh Indonesia, terdapat 112 jurnalis (78,3 persen) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan 31 jurnalis (21,7 persen) lainnya belum terdaftar.

“Namun, sebagian besar (55 persen) jurnalis yang memiliki BPJS Kesehatan karena mendaftar mandiri dan 44 persen didaftarkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 55,6 persen responden belum terdaftar dan 44,4 persen sudah terdaftar,” jelasnya.

BACA JUGA: KKJ: Sembilan Jurnalis Mati Dibunuh karena Berita, 8 Kasus Dark Number!

Ketimpangan gender masih dialami oleh jurnalis perempuan di redaksi. Survei AJI Indonesia dan PR2Media terhadap 405 jurnalis perempuan di 34 provinsi menemukan 68 jurnalis perempuan (16,8 persen) dari total responden mengakui adanya diskriminasi dalam pemberian remunerasi di tempat mereka bekerja.

“Remunerasi itu termasuk gaji pokok, bonus dan tunjangan. Sebanyak 58 persen responden menyatakan jurnalis perempuan tidak bisa mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga mereka,”

Dalam survei tersebut, masih kata Sasmito, 11,6 persen jurnalis perempuan mengatakan tempat mereka bekerja tidak memberikan hak cuti melahirkan bagi jurnalis perempuan. “67,9 persen jurnalis perempuan mengatakan bahwa tempat mereka bekerja tidak memberikan cuti haid,” ungkapnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *