in

8 Kades Penyuap Dosen UIN Walisongo Dapat Diskon Hukuman

Mereka mendapatkan potongan masa pidana berupa pembebasan bersyarat.

Usai keluar penjara, kades penyuap dosen UIN Walisongo melapor ke Kejari Kota Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)
Usai keluar penjara, kades penyuap dosen UIN Walisongo melapor ke Kejari Kota Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Delapan mantan kepala desa (kades) dari Kabupaten Demak yang menyuap dosen UIN Walisongo Semarang akhirnya keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang.

Narapidana yang tersandung kasus suap seleksi perangkat desa tersebut bisa menghirup udara luar penjara usai mendapatkan diskon atau potongan masa pidana berupa pembebasan bersyarat (PB).

Sebelum kembali ke rumah, tujuh dari delapan mantan petinggi desa itu melapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Semarang pada 22 Maret 2024.

Kasi Intel Kejari Cakra Nur Budi Hartanto mengamini adanya narapidana yang melapor ke kejaksaan. Dalam proses pembebasan ini, kejaksaan berperan sebagai pengawas dalam bebasnya mantan narapidana itu.

“Mereka melapor ke kejaksaan sebelum kembali ke masyarakat. Kami bertugas mengawasi saja,” jelas Cakra.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Semarang Usman Madjid merinci, terpidana Purnomo yang merupakan eks Kades Jatisono sudah keluar dari lapasnya sejak 20 Februari 2024.

Sementara tujuh terpidana lain bebas pada 22 Maret 2024. Mereka adalah Turmudi eks Kades Gedangalas, Alaudin eks Kades Tanjunganyar, Siswahyudi eks Kades Sambung, Moh Junaedi eks Kades Tambirejo, Haryadi eks Kades Banjarsari, dan Mohamad Rois eks Kades Medini.

Kata Usman Majid, narapidana tersebut dinilai layak mendapat diskon hukuman. Sebab, mereka telah menjalani 2/3 masa pidana. Serta berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan sejak 2/3 masa pidana.

Sebelumnya diberitakan, delapan kades dari Demak dinyatakan terbukti bersalah menyuap dosen UIN Walisongo Semarang yang menjadi panitia seleksi perangkat desa.

Pengadilan Tipikor Semarang memvonis delapan kades tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar