in ,

475 Nyawa Jadi Tumbal Perlintasan Kereta Api

SEMARANG – Perlintasan sebidang jalur kereta api yang bersinggungan dengan lalu-lintas kendaraan umum, baik perlintasan resmi atau tidak resmi, menjadi titik paling berbahaya. Tidak sedikit pengendara lalu-lintas meregang nyawa di perlintasan kereta api. Tercatat, sejak 2004 hingga November 2017, ada 475 warga tewas menjadi ‘tumbal’ kereta api. 533 luka berat dan 274 luka ringan.

Perlintasan sebidang untuk jalur kereta api se-Indonesia sebanyak 5.839 lokasi. Perlintasan yang berizin atau resmi di Jawa sebanyak 969 atau 81 persen dan di Sumatera sebanyak 225 perlintasan atau 19 persen. “Yang tidak berizin jauh lebih besar, yakni 4.635 lokasi atau 79,5 persen, di Jawa sebanyak 3.517 dan Sumatera sebanyak 1.118 perlintasan,” kata Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno, Jumat (10/11/2017).

Sesuai Pasal 110 Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dijelaskan bahwa pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api. Artinya, pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang. “Dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian,” kata dia.

Pada mulanya, kata dia, dibuatnya palang pintu di perlintasan kereta api pada zaman Pemerintah Kolonial Belanda adalah untuk menghalangi hewan agar tidak melintas, saat kereta melaju. “Lain halnya dengan sekarang, justru palang kereta api sudah ditutup, manusianya yang tidak mau bersabar masih tetap melanggar. Apakah sekarang perilaku manusia sudah melampaui hewan?,” katanya.

Dampaknya, kata dia, angka kecelakaan di perlintasan sebidang tidak pernah menyusut turun dari tahun ke tahun. “Maka jika ada kepala daerah merasa berkeberatan dengan ditutupnya perlintasan sebidang, tidak harus seketika menolak. Mestinya turut mendukung, karena turut menyelamatkan warganya dari korban kecelakaan. Pelanggar terbesar di perlintasan sebidang adalah pesepeda motor,” katanya.

Solusinya, kata dia, kepala daerah bisa membangun sendiri atau mengusulkan ke Kementerian PUPR untuk dibangun fly over atau underpass. “Seperti halnya yg baru terbangun di Klonengan dan Kesambi Kabupaten Tegal, Kretek dan Dermoleng di Kabupaten Brebes. Untuk mengurangi pesepeda motor, pemda bisa segera menata transportasi umum di daerahnya. Agar warga mau beralih ke transportasi umum. Jika tidak sanggup, mintalah bantuan ke Kemenhub untuk menata transportasi umum di daerahnya,” katanya.

Dapat juga diberikan kekhususan bagi kendaraan tidak bermotor atau pejalan kaki dan pesepeda dengan penghalang rapat. Sehingga tidak dapat dilewati oleh sepeda motor. “Perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang adalah amanah dari UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” terangnya.

Pemda dapat ikut menyosialisasikan dan meminimalisasi dampak dari penutupan perlintasan sebidang, seperti meyakinkan warganya tentang pentingnya keselamatan dan dampak jangka panjang yang akan di terima oleh masyarakat. “Pada prinsipnya, pembangunan perlintasan tidak sebidang dengan membangun flyover atau underpass sebagai pengganti dari perlintasan sebidang. Oleh karena itu, ketika perlintasan tidak sebidang selesai dibangun, maka perlintasan sebidang di lokasi itu harus ditutup,” tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, pemda dapat membantu dengan mengantisipasi penutupan perlintasan sebidang tersebut, antara lain dengan menyediakan fasilitas penyeberangan orang dan pengguna sepeda serta kendaraan tidak bermotor lainnya. (Abdul Mughis)

Editor: Ismu Puruhito