SEMARANG – Belakangan, warga sekitar Underpass Jatingaleh Semarang mengeluhkan jalur tersebut dinilai membahayakan keselamatan. Pasalnya, jalur bebas hambatan yang belum lama ini dibangun dan diselesaikan itu tidak dilengkapi dengan fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
Sejumlah pihak juga memertanyakan, proses pembangunan Underpass Jatingaleh belum lama ini tidak melalui kajian matang. Ini terbukti, tidak adanya fasilitas JPO untuk warga sekitar. Padahal keselamatan warga yang menyeberang setiap saat bisa terancam. Pengamatan di lapangan, banyak siswa sekolah menyeberang di jalur tersebut dengan cara berlari. Termasuk para pekerja yang berangkat ke tempat kerja menggunakan angkutan umum.
“Lalu-lintasnya sangat kencang. Motor dan mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga kami kesulitan menyeberang,” kata salah satu warga, Erna Sulistiya, Minggu (12/11/2017).
Dikatakannya, banyak anak sekolah, pekerja, maupun ibu-ibu mau belanja ke pasar tradisional Jatingaleh, dari permukiman yang terletak di timur Underpass untuk menyeberang. “Ya bagaimana lagi, jalur seramai ini tidak dilengkapi jembatan penyeberangan. Sangat butuh sekali jembatan penyeberangan ini,” kata dia.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, M. Khadik mengakui bahwa jalur tersebut sangat ramai dan membutuhkan jembatan penyeberangan. Namun demikian, jalur tersebut bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, melainkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. “Kami akan upayakan untuk menyampaikan agar dibangun jembatan penyeberangan. Karena Jatingaleh ini kewenangan pemerintah pusat. Nanti kami koordinasikan dengan Satker Metropolitan Semarang, kami sifatnya membantu mengusulkan,” katanya. (Abdul Mughis)
Editor: Ismu Puruhito