in

Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Jateng Bongkar Kasus di Purworejo, Taksiran Kerugian Rp23 Miliar

Praktik mafia tanah bisa menimbulkan konflik sosial akibat sengketa tanah yang berkepanjangan.

Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Jateng saat meninjau lokasi di Purworejo yang diduga menjadi objek korupsi mafia tanah. (dok. kejati jateng)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah membongkar dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan seluas 25 hektar.

Pengadaan lahan di Desa Bapangsari, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo tersebut terkait dengan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) pada BUMN PT Angkasa Pura I.

“Dugaan kerugian pada kasus ini diperkirakan mencapai Rp23 miliar,” ungkap Asisten Intelijen Kejati Jateng, Emilwan Ridwan, Kamis (30/12/2021).

Pengungkapan kasus diawali dengan melakukan peninjauan lapangan ke Desa Bapangsari Purworejo pada 16 Desember 2021. Tim Pemberantasan Mafia Tanah mengklarifikasi 11 orang pihak yang terkait.

Dilakukan juga upaya pengumpulan data atau dokumen terkait pengadaan lahan tersebut. “Per 20 Desember 2021 perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan ini telah ditingkatkan menjadi operasi penyelidikan Intelijen,” jelas Emilwan.

Sebagai informasi, Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Jateng dibentuk pada 7 Desember 2021 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor 16 tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

Langkah tersebut sebagai bentuk penyikapan atas maraknya praktik mafia tanah yang kerap meresahkan masyarakat.

Praktik mafia tanah bisa menimbulkan konflik sosial akibat sengketa tanah yang berkepanjangan. Dampaknya, masyarakat menjadi takut, was-was saat berurusan terkait hak kepemilikan tanah.

Mau tidak mau, tindakan pemberantasan mafia tanah harus segera dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, guna mewujudkan masyarakat makmur serta perasaan aman dan tentram.

Personel dari Tim Pemberantasan Mafia Tanah Kejati Jateng berjumlah 13 orang. Terdiri dari Jaksa di bidang Intelijen; Jaksa di bidang Tindak Pidana Umum; Jaksa di bidang Tindak Pidana Khusus; Jaksa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; serta Jaksa di bidang Tindak Pidana Militer.

editor : tri wuryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.