in

Tekan PAD Bocor, Retribusi 52 Pasar di Semarang Gunakan Aplikasi

Target PAD dari sektor retribusi pasar tradisional Rp 34 miliar. Namun target tersebut belum tercapai.

Ilustrasi. Uang pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. (antara foto/m risyal hidayat)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar tradisional di Kota Semarang selama ini rentan mengalami kebocoran. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang meluncurkan aplikasi sistem pembayaran E-Retribusi.

Sistem pembayaran E-Retribusi ini nantinya akan digunakan di 52 pasar tradisional Kota Semarang.

“Sampai sekarang, retribusi dari Dinas Perdagangan belum mencapai target tiap tahunnya. Harapannya, dengan menggunakan E-Retribusi ini akan menekan kebocoran-kebocoran,” kata Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti saat meluncurkan aplikasi E-Retribusi di Pasar Johar, Kota Semarang, Sabtu (14/10/2023).

Dikatakannya, penggunaan E-Retribusi ini merupakan upaya untuk meningkatkan PAD khususnya dalam pendapatan dari sektor retribusi di pasar tradisional agar lebih maksimal.

“Bank Indonesia nantinya bisa melakukan monitor penggunaan cashless society QRIS untuk 52 pasar tradisional di Kota Semarang,” kata Mbak Ita.

Berdasarkan hasil evaluasi, target PAD dari sektor retribusi pasar tradisional Rp 34 miliar. Namun target tersebut belum tercapai. “Kami berupaya menekan kebocoran PAD dengan penerapan E-Retribusi ini,” katanya.

Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengakui target Rp 34 miliar tersebut cukup tinggi. “Capaian PAD retribusi pasar tradisional di Kota Semarang saat ini Rp 22 miliar,” katanya.

Pihaknya mengaku akan berupaya memenuhi target hingga akhir tahun ini. Fajar mengaku dari 52 pasar tradisional di Kota Semarang, hanya 36 pasar yang aktif. Total sebanyak 6400 kios kosong karena tidak digunakan pedagang.

“Kami realistis. Setiap bulannya kami hanya bisa memperoleh PAD sektor retribusi Rp 1,6 miliar,” terangnya.

Salah satu potensi untuk memaksimalkan PAD, lanjut Fajar, adalah retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang. “Sudah ada perbaikan Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait penambahan jumlah 10 ribu PKL. Sehingga realisasi pendapatan  diharapkan meningkat untuk tahun depan,” ujarnya.

Untuk E-Retribusi, kata Fajar, sebetulnya telah ada sejak 2017, tetapi penggunaannya kurang maksimal. “Oleh Ibu Wali Kota, penggunaan E-Retribusi agar bisa lebih baik dengan menggandeng perbankan dan penggunaan QRIS,” lanjutnya.

Terkait kerja sama dengan perbankan untuk penggunaan QRIS dan pembayaran E-Retribusi, Dinas Perdagangan menargetkan pada November 2023 ini semua pedagang di Semarang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran.

“Dari 52 pasar, Bank Jateng mengelola 25 pasar. Bank Mandiri mengelola 6 pasar, BTN ada dua pasar, BNI dua pasar. Dan tersisa 16 pasar dengan rincian delapan pasar mati (kosong) dan delapan lagi akan kami evaluasi,” ujarnya. (*)

Abdul Mughis