SEMARANG (jatengtoday.com) – Emha Ainun Nadjib atau yang kerap disapa Cak Nun ingin mengajak masyarakat untuk tidak terpaku pada Pilpres 2019 nanti. Sebab menurutnya, Pilpres bukan yang paling penting bagi kehidupan bernegara.
“Pilpres sangat penting. Tapi bukan yang terpenting,” ucapnya kepada awak media ketika berkunjung ke Semarang, Rabu (3/4/2019).
Dia pun mengkritisi sistem demokrasi ala Indonesia. Budayawan ini menggelitik pemikiran tentang sistem kenegaraan Indonesia. “Ataukah Indonesia belum berhasil menjalankan demokrasi, karena rakyat belum punya hak pilih. Rakyat hanya dipilihkan oleh kolusi parpol-parpol. Disodori empat orang diantara 350 juta penduduknya,” ucapnya.
Karena itu, dia memaklumi jika masih ada masyarakat yang golput. “Orang boleh bilang golput itu haram. Tapi bagi saya, tidak. Tidak memilih itu kan bagian dari pilihan,” terangnya
Lebih ekstrim lagi, Cak Nun menilai bahwa keberadaan parpol justru memecah belah bangsa. Sebab, menurutnya, tidak ada fungsi parpol selain membawa sosok untuk dijadikan calon pemimpin.
“Parpol itu ada untuk memecah bangsa. Selain itu apalagi? Kan tidak ada,” tegasnya.
Meski begitu, dia tidak menganjurkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Dalam sejumlah maiyahan, Cak Nun selalu berpesan untuk tidak mengumbar pilihan pada Pilpres.
“Kalau bisa pilihan kita jangan diomong-omongkan. Karena Pilpres itu kan luber (langsung, umum, bebas, rahasia). Kalau kita tidak bisa merahasiakan pilihan kita, berati kan gagal luber itu,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Cak Nun mengajak awak media untuk belajar mengenai konsep pemerintahan. Sebab, kebanyakan penduduk Indonesia, termasuk para pejabat, tidak bisa membedakan antara negara dan pemerintah.
“Indonesia mau besar dari mana wong kita saja belum bisa membedakan negara dan pemerintah. Presiden itu kepala pemerintah. Bukan kepala negara. Tapi yang terjadi, presiden seolah-olah juga kepala negara. Di Undang-undang sudah jelas, kok,” paparnya.
Dia mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan milik negara. Jadi, laba yang didapat dari BUMN, tidak setorkan kepada pemerintah, tapi negara.
Termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepolisian. “ASN dan polisi tidak bisa tunduk pada pemerintah. Harusnya ke negara. Tapi kenyatannya, mereka justru tunduk kepada kepala pemerintah,” terangnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
