SEMARANG (jatengtoday.com) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Pejuang Keadilan Indonesia (Rupadi) menyoroti beberapa informasi yang simpang siur terkait pandemi Covid-19 atau virus Corona.
Sekretaris Dewan Pendiri LBH Rupadi, Chyntya Alena Gaby mengungkapkan, selama ini setiap pejabat seolah dipersilakan menghamburkan komentar, tanpa memperhatikan apakah dia berkompeten atau tidak.
“Kalau pejabat, tokoh atau siapa saja yang berbicara itu berkompeten tentunya berdampak baik. Namun jangan malah sekadar cari panggung, maupun ada motivasi tertentu yang justru menimbulkan kekisruhan,” ucapnya, Senin (23/3/2020).
Pihaknya mengigatkan kepada siapapun agar jangan asal bicara apabila tidak menguasai informasi sebenarnya terkait perkembangan Covid-19.
Chyntya bahkan menyesalkan sikap para petinggi negara tidak memberikan contoh yang baik di tengah-tengah musibah. Seperti yang terjadi di Jakarta, antara Gubernur DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat, terkadang berbeda informasi.
“Seharusnya namanya musibah jadi perhatian bersama semua pihak, bukan malah untuk komoditi politik,” tegasnya.
Harusnya, kata Chyntya, informasi menjadi satu pintu, tetapi jangan ditutup-tutupi. “Berikan info secara gamblang, jadi masyarakat bisa maksimal melakukan pencegahan dan jaga kesehatan,” imbuhnya.
Dia meminta permasalahan Covid-19 dijadikan pelajaran penting bagi pemerintah dan pejabat-pejabat.
“Masalah ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat,” tandasnya.
Ia juga berpesan kepada jajaran petugas medis, jurnalis untuk terus berkeja maksimal dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Kemudian pemerintah maupun perusahaannya juga memperhatikan keberadaan dua profesi tersebut.
“Garda terdepan tim medis dan jurnalis, jadi mereka harus diperhatikan oleh pemerintah maupun perusahaan tempat bernaung kedua profesi itu,” katanya. (*)
editor: ricky fitriyanto
