in

Sidalih Ngadat, 25 Daerah di Jateng Tak Bisa Tetapkan DPT

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ngadat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah di Jateng tak bisa menginput data pemilih tetap (DPT). Dampaknya, per pukul 24.00, 10 Desember 2018, baru 10 kabupaten/kota yang bisa menyelesaikan rapat pleno penetapan DPT. Sisanya, yang 25 kabupaten/kota, belum beres.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Rofiuddin, menuturkan, Jajaran Bawaslu di kabupaten/kota melaporkan bahwa ada 25 kabupaten/kota yang belum bisa menetapkan DPTHP2.

“Gara-gara ada ganggugan Sidalih, mereka tak bisa menginput data daftar pemilih. Bawaslu kabupaten/kota di Jateng melaporkan, saat situs Sidalih dibuka, yang muncul adalah tidak bisa diakses,” ucapnya, Selasa (11/12/2018).

Pada Senin (10/12/2018) pagi hingga sore, sebenarnya sudah dijadwalkan akan dilakukan rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua. Tapi karena Sidalih tak bisa diakses, maka rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT itu ditunda hingga malam hari. Pada saat malam hari hingga batas akhir pukul 24.00, ternyata Sidalih dari KPU Pusat tetap tak bisa diakses.

Pihaknya mengimbau, bagi yang masih tertunda, KPU kabupaten/kota bisa melanjutkan proses penyempurnaan dengan Sidalih dan menetapkannya. Sebab, rekapitulasi penyempurnaan DPTHP2 oleh KPU provinsi akan digelar 12 Desember 2018 besok.

“Rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua tingkat kabupaten/kota memang harus melalui Sidalih. Batas akhirnya tanggal 10 Desember lalu, sesuai pasal 40 peraturan KPU Nomor 11/2018 dan surat edaran KPU nomor 1429. Kalau yang belum bisa melakukan penetapan DPT hasil perbaikan kedua bisa meminta kebijakan dari KPU RI maupun KPU Jateng,” paparnya.

Sebelumnya, seluruh jajaran Bawaslu di Jateng terus melakukan pengecekan terhadap validitas DPT. Verifikasi itu guna memastikan validitas daftar pemilih. Sebab, Bawaslu Jateng tak ingin jika daftar pemilih dalam pemilu 2019 tak valid dan menyisakan permasalahan. Satu orang saja terhambat tak bisa memilih maka akan menjadi masalah.

Ke 10 daerah yang sudah bisa menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT hasil perbaikan kedua itu adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pemalang. (*)

editor : ricky fitriyanto