in

Sempat Bingung Masalah Irigasi, Petani Banyumas Serahkan Tugas ke Matahari

Kehadiran PLTS ini mampu menggeser tugas pembangkit listrik tenaga diesel yang dulu dianggap membebani modal tanam para petani di Desa Kaliurip.

Solar cell PLTS di Desa Kaliurip untuk tenaga pompa air irigasi. (Institute for Essential Services Reform/jatengtoday)

BANYUMAS (jatengtoday.com) – Kelompok tani di Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas berhasil menyulap sinar matahari menjadi air untuk irigasi pertanian.

Kreativitas ini lahir dari kegelisahan para petani yang kesulitan mengairi lahan pertanian yang ditanami padi, jagung, kacang, dan palawija. Terutama saat musim tanam kedua.

Pasalnya, kontur garapan di Desa Kaliurip berada lebih tinggi dari Sungai Tajum, yang letaknya tidak jauh dari lahan pertanian.

Kepala Desa Kaliurip, Kitam Sumardi menjelaskan, sejak dulu para petani harus menggunakan pompa air untuk bertani. Pompa ini bertugas menyedot air dari Sungai Tajum untuk dialirkan ke sistem irigasi pertanian.

“Dulu untuk menyalakan pompa air ini menggunakan diesel,” ucapnya, belum lama ini.

Satu masalah selesai, muncul masalah lain. Solusi pengairan memang sudah beres, tapi muncul persoalan baru. Ya, perlu anggaran tambahan agar diesel bisa bekerja.

Untuk menghidupkan diesel, butuh solar yang tidak sedikit. Sebab, kata Kitam, pompa harus menyedot air sekira empat jam saban hari agar padi tumbuh optimal.

“Biaya diesel kira-kira Rp 25 ribu per jam. Kalau satu hari jadi Rp 100.000 karena harus nyala empat jam. Tinggal kalikan saja berapa habisnya kalau sampai panen,” bebernya.

Ogah dibebani ongkos produksi di luar modal pupuk dan benih, para petani meminta solusi yang lebih oke ke Dinas Pertanian Banyumas.

“Akhirnya ada bantuan berupa pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di tahun 2018. Lahannya dari hibah masyarakat,” terang Kades.

Geser Tugas Diesel

Lahirnya PLTS ini menjadi angin segar bagi petani. Alat ini mampu menggeser tugas pembangkit listrik tenaga diesel yang dulu dianggap membebani modal tanam.

“Tapi kami masih modal untuk membuat intake air sungai dan saluran agar air bisa masuk ke sistem irigasi sawah,” imbuhnya.

Untuk membangun infrastruktur air tersebut, butuh sekitar Rp 60 juta yang dirogoh dari kocek pemerintah desa.

Akhirnya, pada awal 2019, para petani bisa merasakan kenikmatan listrik gratis untuk meningkatkan produksi pangan.

“Kalau dulu dalam setahun hanya dua kali panen. Itu pun kurang maksimal. Sekarang bisa sampai tiga kali panen, termasuk palawija. Karena proses penggarapan lahan juga jadi cepat. Dulu bisa sampai satu bulan, sekarang sekitar 20 hari saja,” terangnya.

Rawat dengan Gabah

Meski mendapatkan listrik gratis untuk menghidupkan sistem irigasi, para petani masih punya tanggung jawab untuk perawatan PLTS.

Kitam menjelaskan, perawatan PLTS dilakukan dengan gotong royong. Para petani yang memanfaatkan PLTS, wajib memberi retribusi untuk perawatan sebesar 10 Kg gabah setiap 700 meter persegi lahan garapan.

Selain itu, mereka juga kerap menggelar kerja bakti untuk membersihkan lumpur di saluran intake.

“Ada gotong-royong membersihkan saluran intake yang kerap kemasukan lumpur. Ini memang harus sering dibersihkan agar aliran air bisa lancar,” jelasnya.

Pasang 144 Panel Surya

PLTS yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 20 hektare ini ditenagai 144 panel surya. Setiap panel surya mampu menghasilkan 310 Wp atau total 44KWp.

Dengan tenaga sebesar itu, PLTS mampu mengemban tugas mengairi lahan pertanian cukup lama.

Pompa air yang disuplai energi sinar matahari ini mampu mengairi sawah selama nyaris 10 jam.

“Biasanya pompa dinyalakan jam 07.00 sampai 16.30,” beber Kitam.

Dia mengakui, PLTS ini belum bisa menyuplai seluruh lahan pertanian di Desa Kaliurip.

“Di atas situ masih ada lahan sekitar 5 hektare yang belum bisa diairi dari pompa air PLTS,” terangnya.

Karena itu, dia berupaya mencari solusi. “Kalau jadi, nanti pada 2023, akan ada bantuan dari BBWS Serayu untuk pembangunan embung. Semoga bisa menambah kapastias sumber air agar semua lahan bisa terairi dengan baik,” harapnya.

Berdikari Energi dan Pangan

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengapresiasi para petani Desa Kaliurip yang memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi.

Terlebih EBT ini digunakan untuk meningkatkan kapastias produksi pertanian. Artinya, dua poin desa berdikari sudah terpenuhi. Yakni mandiri energi dan mandiri pangan.

“Warga bisa menangkap peluang EBT dari Sungai Tajum. Kami berharap potensi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk PLTS,” harapnya.

Dia melihat, potensi Sungai Tajum bisa melahirkan EBT lain. Yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

“Sungai ini juga bisa dimanfaatkan untuk PLTMH, tapi memang harus dibuat bendungan dulu,” imbuhnya.

Dengan adanya PLTMH, lanjutnya, EBT dari Sungai Tajum tidak hanya dinikmati para petani saja, juga warga desa agar bisa mendapat listrik secara cuma-cuma.

Hemat Energi hingga 30 Persen

Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin menuturkan, sebenarnya ada banyak potensi EBT di provinsi ini.

Dari potensi PLTS saja, Jateng mendapat intensitas penyinaran matahari 3,5 kwh/m2/hari- 4,67 kwh/m2/hari.

Dengan intensitas penyinaran itu, seluruh wilayah Jateng dapat dibangun PLTS. Selain itu, ada potensi EBT dari energi air sebesar 386,32 megawatt

“Potensi panas bumi di Jateng secara hipotetik diperkirakan sebesar 2.500 megawatt atau 5,7 persen dari seluruh cadangan nasional sebesar 29.000 megawatt. Yang sudah operasional di Dieng dengan kapasitas kurang lebih sebesar 1×60 megawatt, atau 5,1 persen dari kapasitas total nasional yang sebesar 1.189 megawatt,” paparnya.

Gus Yasin berpesan agar masyarakat mengetahui pengembangan EBT ini. Sebab, potensi EBT ini digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat menghemat biaya energi hingga 30 persen.

“Selain bisa menghemat energi, juga bisa menekan kerusakan lingkungan,” tutur Gus Yasin.

Sebagai dukungan, lanjutnya, Pemprov Jateng sudah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Perda ini dilahirkan untuk menciptakan kebijakan energi daerah, yang selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah.

“Selain itu, regulasi tersebut menjadi dasar untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah dan nasional, sekaligus upaya Pemprov Jateng dalam meningkatkan pemanfaatan EBT,” tandasnya. (*)

editor : tri wuryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.