in

Sekretaris TKN soal Kritikan ke Prabowo: Strategi Pertahanan Negara Perlu Kerahasiaan

Tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara gamblang.

Prabowo Subianto dalam debat Ketiga Capres, Minggu (7/1/2024). (foto: tknprabowogibran24)

JAKARTA (jatengtoday.com) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid bereaksi menanggapi kritikan soal transparansi alat utama sistem senjata (alutsista) yang diarahkan ke Prabowo Subianto. Strategi pertahanan negara juga perlu kerahasiaan.

Menurut Nusron Wahid, transparansi merupakan bagian dari demokrasi. Tapi, strategi pertahanan negara perlu kerahasiaan.

“Transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun, di sisi lain strategi pertahanan negara juga perlu kerahasiaan,” kata Nusron seperti dilihat di akun tknprabowogibran24, Selasa (9/1/2024).

Seperti diketahui, dalam debat ketiga calon presiden di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024), Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo selaku Menteri Pertahanan.

Kedua capres itu kompak mengkritik perencanaan pertahanan Kementerian Pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

“Soal Mas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia. Tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara gamblang,” tutur Nusron Wahid.

TKN Prabowo-Gibran mengajak masyarakat untuk membuka kembali UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf C, yaitu:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

Prabowo merespons kritikan kedua capres itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua capres tersebut keliru.

Calon presiden nomor urut dua itu menyatakan dirinya bersikap transparan dan mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat karena membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas secara terbuka. (*)

Tri Wuryono