SEMARANG (jatengtoday.com) – Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Pemprov Jateng mencari ribuan calon pengantin dan ibu hamil yang tersebar di provinsi ini.
Dari data BKKBN, ada sekitar 271 ribu calon pengantin dan sekitar 551 ribu ibu hamil di Jateng.
Kepala BKKBN perwakilan Jateng, Widwiono menuturkan, Pencarian calon pengantin dan ibu hamil di Jateng ini untuk mengecek masalah kesehatan.
“Secara teori dari jumlah ibu hamil, 20 persen mengalami masalah kesehatan. Sementara calon pengantin putri 70 persen itu anemis (kekurangan sel darah merah),” jelasnya, Kamis (19/5/2022).
Turunkan Stunting
Dijelaskan, masalah kesehatan yang terjadi pada calon pengantin dan ibu hamil tersebut bisa menyebabkan stunting.
“Itu yang menyebabkan stunting. Kemudian, bayi kurang dari dua tahun diukur apakah perkembangannya sesuai,” tuturnya.
Saat ini, BKKBN dan Pemprov Jateng telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan.
Tim ini diharapkan mampu membantu menurunkan angka stunting di Jateng menjadi 14 persen pada tahun 2023 mendatang.
“Angka stunting saat ini mencapai 20,9 persen. Atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil,” bebernya.
TPPS terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tim tersebut juga melibatkan kejaksaan, kepolisian dan tentara.
Selain TPPS, telah dibentuk pula Tim Pendamping Keluarga berjumlah 27. 931.
“Di lapangan nanti kita intervensi dari masing-masing stakeholder. Misal dari Dinkes memberikan makanan tambahan, obat penambah darah. Bisa juga dari DPU terkait dengan jambanisasi, akses air bersih,” ujarnya.
Terkait penurunan angka stunting, Widwiono optimis dengan dukungan Pemprov Jateng bisa turun hingga 14 persen di 2023. Ia menyebut, dengan gerak sinergi, kasus stunting bisa ditekan dalam kurun dua tahun.
Ini tak lepas dari kasus penurunan stunting di Grobogan. Di Kabupaten itu, kini angka anak kerdil hanya 9 persen dari sebelumnya 29 persen. Hal itu tak lepas dari program jambanisasi, sehingga masyarakat terbebas dari penyakit.
Perlu Intervensi Khusus
Meski demikian, pada beberapa wilayah di Jateng masih memerlukan intervensi khusus. Semisal Wonosobo dan Brebes.
“Target pertahun 3,5 persen. Pada 2022 angka stunting 20,9. Kalau kita target turun 3 persen per tahun, berarti akhir 2022 itu 17,4 persen. Dan di akhir 2023 itu 14 persen. Target pemerintah pusat itu 14 persen di 2024. Jadi jateng 14 persen 2023 maju setahun,” imbuh Widwiono.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan TPPS segera tancap gas. Ia menyebut harus ada gerak cepat untuk melakukan pendataan dan intervensi.
“Yang pertama kali adalah mendata ibu hamil. Jateng sudah punya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Kita cari kita assesment, kalau punya masalah (kesehatan) intervensi,” tegas Ganjar.
Dia menyebut, penanganan stunting di Jateng harus dilakukan menyeluruh. Bukan hanya pemerintah, tapi akademisi dan masyarakat bisa turut campur.
“Kita juga edukasi ke masyarakat. Kenapa itu tadi multisektor. Karena ada banyak yang bisa kita libatkan, kemudian ada intervensi gizi, kesejahteraan dan akses ke kesehatan,” tandasnya. (*)
