in

PPS Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp1,83 Triliun

Kanwil DJP Jateng I menduduki peringkat keenam nasional dari sisi peserta wajib pajak yang mengikuti PPS.

SEMARANG (jatengtoday.com) – PPh dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berhasil dikumpulkan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I sebesar Rp1,83 triliun.

Berdasarkan monitoring data Kanwil DJP Jateng I, per 30 Juni 2022 wajib pajak yang mengikuti PPS tercatat sebanyak 12.255.

Rinciannya, 3.701 surat keterangan dari kebijakan I dan 11.297 surat keterangan dari kebijakan II. Sebagai catatan, satu wajib pajak dapat mengikuti dua kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari satu kali.

Dengan capaian tersebut, praktis Kanwil DJP Jateng I menduduki peringkat keenam nasional dari sisi peserta wajib pajak yang mengikuti PPS, serta peringkat kesepuluh nasional dari sisi penerimaan PPh Final atas PPS.

Kepala Kanwil DJP Jateng I Teguh Budiharto menjelaskan, semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan PPS, Kanwil DJP Jateng I bersama-sama dengan KPP dan KP2KP di wilayahnya semakin menggiatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi baik secara daring maupun luring. Tujuannya agar wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut.

“Tak hanya kegiatan penyuluhan, kami juga menyediakan pojok PPS di beberapa pusat perbelanjaan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi terkait Program Pengungkapan Sukarela,” ucapnya, Rabu (6/7/2022).

Lebih lanjut, Teguh mengapresiasi wajib pajak yang telah mengikuti Program Pengungkapan Sukarea.

“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini,” ucapnya.

Dia berharap, dengan berakhirnya PPS ini dapat menjadi suatu awal yang baik bagi Indonesia menuju ketertiban administrasi pajak di masa yang akan datang.

“Program Pengungkapan Sukarela menjadi basis data yang kuat dalam peningkatan rasio perpajakan, pengawasan dan penegakan hukum di DJP. Diharapkan WP dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. DJP akan menjalankan Undang-Undang secara konsisten, transparan dan akuntabel sebagai bentuk gotong royong membangun Indonesia,” tandasnya. (*)

Ajie MH.