PPDB Ditutup, Ada 13.834 Pendaftar Gunakan SKD

SEMARANG (jatengtoday.com) – Total ada 13.834 calon siswa yang menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB negeri di Jateng. Dari jumlah itu, sebanyak 1.007 telah mengundurkan diri.

Banyaknya pendaftar menggunakan SKD ini dirasa janggal. Sebab, jalur zonasi pada PPDB, membuka celah untuk melakukan kecurangan. Misalnya membuat SKD asli tapi palsu dengan alamat dekat dengan sekolah favorit.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, 1.007 pendaftar menggunakan SKD yang dicabut, diindikasi melakukan kecurangan.

“Calon siswa yang mendaftar pakai SKD. 1.007 diantaranya dia beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu,” ucapnya.

Karena itu, dia meminta seluruh petugas untuk ketat dalam proses verifikasi dan validasi data terkait penggunaan SKD. “Soalnya saya kemarin sudah menemukan, saya telepon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah. Maka saya minta, seluruh SKD itu dicek kebenarannya di lapangan,” tegasnya.

Mengecek moralitas ini, lanjut dia, memang tidak mudah. Selama proses PPDB berlangsung, banyak orang yang mencoba menekan dirinya hingga Wakil Gubernur Jateng.

“Tekanan luar biasa, sampai Pak Wagub namanya dicatut. Alhamdulillah Pak Wagub langsung mengklarifikasi. Maka kami mohon maaf, kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu, ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya,” tegasnya.

Setelah penutupan ini, nantinya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri mengatakan, setelah ini, pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi fisik pada 1-8 Juli 2020.

“Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan,” terangnya.

Jika pada verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran, lanjutnya, maka calon siswa akan dicoret. Karena itu, dia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan. (*)

 

editor: ricky fitriyanto