in

Pengadaan Barang Jasa Rawan Penyelewengan, LKPP Sorot Apel Kebangsaan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengajak sejumlah elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah setempat.

Sebab, sejauh ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa rentan terjadi penyelewengan. Ini juga menjadi upaya pemberantasan korupsi serta agar pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan regulasi.

Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa LKPP, Mita Astari Yatnanti mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.

“Kami mendorong teman-teman untuk mengawal pengadaan barang dan jasa ‘on track’ agar sesuai dengan regulasi,” kata Mita Astari saat menjadi pembicara Workshop Peningkatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil di Hotel Santika Premiere Semarang, Rabu (24/4/2019).

Dia menilai, sejauh ini pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota cenderung rawan penyelewengan dan tidak sesuai regulasi. Masyarakat memiliki hak untuk turut berperan melakukan pengawasan. “Perlu memelototi pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Sejauh ini, kasus penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa masih sangat rentan terjadi. “Kebanyakan merupakan kasus korupsi. Terjadi praktik persekongkolan, suap, maupun gratifikasi,” imbuhnya.

Sejauh ini keterbukaan informasi publik mengenai pengadaan barang dan jasa bisa diakses oleh masyarakat melalui situs https://lpse.lkpp.go.id. Data terkait pengadaan barang dan jasa di setiap kabupaten dan kota bisa dipelajari masyarakat melalui situs tersebut. Menurutnya, pengawasan tetap harus dilakukan karena penyelenggara pengadaan barang dan jasa memerlukan koreksi. “Secanggih-canggihnya sistem apapun maling (koruptor) tetap bisa mencari celah,” katanya.

Dikatakannya, pengadaan barang dan jasa harus memuat Rencana Umum Pengadaan (RUP), yakni salah satu dokumen yang harus diketahui publik sesuai mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan RUP bisa dicek atau dipelajari melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis web. Web tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan RUP.

Dalam kesempatan tersebut, Mita juga mensimulasikan pengecekan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Apel Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengecekan melalui situs LPSe Provinsi Jawa Tengah, diketahui acara tersebut menyebut tender cepat senilai Rp 18.086.390.000.

“Tender cepat boleh, selama memenuhi syarat efisiensi dan spesifikasi. Apel kebangsaan soal efisiensi memenuhi, tapi soal spesifikasi kurang, perlu dilihat lagi,” katanya. (*)

editor : ricky fitriyanto