SEMARANG (jatengtoday.com) – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merekomendasikan pelaksanaan Apel Kebangsaan yang menyedot anggaran Rp 18 miliar diaudit.
Kegiatan yang digagas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut terus menuai polemik. Sebab, anggaran dalam jumlah fantastis hanya digunakan untuk satu kegiatan saja.
Audit tersebut bisa dilakukan oleh inspektorat maupun Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.
Event Organizer (EO) yang menjadi pelaksana acara tersebut telah dinyatakan wanprestasi. Sebab mereka diduga tidak mengerjakan sejumlah pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Karena masih menunggu hasil audit tersebut, dana Rp 18 miliar tersebut belum dibayarkan atau tidak bisa dicairkan kepada EO. Dampaknya, EO tersebut harus menalangi anggaran operasional Apel Kebangsaan tersebut.
“Pertama saya tegaskan, ini kan belum FHO (Final Hand Over/serah terima akhir ) dan belum PHO (Provisianal Hand Over/serah terima pertama).
Belum dibayar. Cuman memang ada penyimpangan di pelaksanaan kontrak,” kata Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta usai menjadi narasumber Workshop Peningkatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil, di Hotel Santika Premiere Semarang, Kamis (25/4/2019).
Berdasarkan data yang disampaikan kepada pihaknya, ada beberapa pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak EO, tapi tidak dikerjakan. “Ada beberapa kabupaten, misalnya (Peserta Apel Kebangsaan) harusnya dijemput, tapi busnya nggak datang. Beberapa kabupaten kan bupatinya kecewa,” ujarnya.
Karena anggaran Rp 18 miliar tersebut belum dibayarkan, lanjut Setya, maka pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan audit. “Ya sudah diaudit dulu aja. Supaya tidak masuk ke ranah pidana. Audit itu untuk memastikan nilai dan volumenya. Kemudian setelah ketemu (nilainya), baru nanti dibayar. Dia (EO) termasuk kategori wanprestasi,” katanya.
Mengapa dinyatakan wanprestasi? Setya menjelaskan, karena dalam event tersebut, EO tidak mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak. “Penjelasan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ‘Begini Pak, enggak dikerjakan semua, misalnya penjemputan itu nggak semuanya dijemput. Busnya nggak dateng. Makanan ada yang enggak nerima. Cerita dia begitu. Nah, untuk memastikan itu harus dilakukan audit supaya fair. Jangan pengakuan satu pihak. Makanya saya merekomendasikan untuk diaudit oleh BPKP,” tegasnya.
Soal tender cepat, Setya menjelaskan bahwa tender cepat bisa dilakukan sesuai aturan. “Bahkan di ketentuan cuma tiga hari, karena yang dikompetisikan cuma harga. Saya belum memeriksa soal tender apakah tendernya belum bener atau sudah bener. Kalau tender cepat itu sebenarnya nggak mungkin ada gugur administrasi teknis. Yang menentukan pemenang sistem, bukan orang. Harganya (menggunakan sistem) Reverse Auction,” terangnya.
Artinya, lanjut Setya, apabila ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh EO, maka EO tersebut wanprestasi. “Kalau tidak bisa dikerjakan ya tidak bisa diberikan kesempatan dan tidak bisa diperpanjang waktunya. Eventnya kan tidak bisa diulang. Itu namanya tidak bisa diberi kesempatan. Ya sudah langsung dinyatakan wanprestasi. Soal apakah audit tersebut sudah dilaksanakan atau belum, saya tidak tahu. Tanya saja kepada mereka,” katanya.
Audit tersebut, lanjutnya, agar tidak menjadi masalah hukum lebih lanjut karena belum dibayar. Selain itu, audit tersebut untuk memastikan berapa nilai anggaran yang harus dibayar. Semua penggunaan anggaran harus diaudit secara rinci. “Makanan ada berapa, goodie bag, percetakan, nyablonnya di mana, makan pesan di mana, bus nyewa di mana, dijemput enggak, nanti bisa dilihat melalui audit,” katanya.
Setya mengaku, mengenai event Apel Kebangsaan itu sebelumnya pernah dikonsultasikan ke LKPP. Saat itu, pihaknya mengaku menyarankan untuk dipecah paketnya. “Kami sarankan paketnya dipecah. Tapi kami nggak tahu pertimbangannya apa kemudian dijadikan satu paket. Permasalahannya, acara pertemuan sebesar itu kalau hanya di-manage oleh satu orang wah ya repot sekali tuh,” katanya.
Satu-satu satunya jalan agar bisa memperjelas permasalahan anggaran tersebut adalah audit. “Sabar aja. Audit itu pemeriksaan menyeluruh, dicek semua. Tidak hanya pelaksanaan kontrak. Tapi juga pemeriksaan mulai dari perencanaan. Audit itu butuh waktu. Pengalaman saya, mengaudit seperti itu kurang lebih butuh waktu tiga bulan,” katanya. (*)
editor : ricky fitriyanto