in

Masih Bersengketa, Pemkot Solo Tetap Kelola Lahan Sriwedari

Pemkot Surakarta akan terus berupaya agar tanah Sriwedari terus menjadi ruang publik bagi masyarakat.

Lahan Sriwedari yang menjadi sengketa Pemkot Surakarta dengan ahli waris Wiryodiningrat. ANTARA/Aris Wasita

SOLO (jatengtoday.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melanjutkan proses hukum terkait tanah Sriwedari yang masih menjadi sengketa antara pemerintah daerah dengan ahli waris Wiryodiningrat.

“Pemkot akan tetap merawat Sriwedari sebagai cagar budaya dan sebagai ruang publik. Sesuai dengan tata ruang wilayah akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka,” kata Wali Kota Gibran Rakabuming Raka, Jumat (24/12/2021).

Dengan demikian, katanya, masyarakat bisa memanfaatkan kawasan Sriwedari tersebut.

Baca Juga: Hetero Space Solo Resmi Dibuka, Wali Kota Gibran: Ini Janji saat Kampanye

Terkait dengan upaya hukum, menurut Gibran, Pemkot Solo akan terus berupaya agar tanah Sriwedari terus menjadi ruang publik bagi masyarakat.

Pemkot juga berkomitmen tetap mengelola Sriwedari Solo.

“Masterplan di Sriwedari memang sudah dikonsep sebelumnya dan masuk rencana RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RTRW (rencana tata ruang wilayah),” kata Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani.

Kegiatan Budaya

Ia mengatakan penggunaan lahan tersebut akan difokuskan untuk kegiatan budaya dan ruang terbuka bagi masyarakat.

“Bangunan di sana hanya untuk kegiatan budaya, di antaranya ada gedung wayang orang (GWO), Museum Keris dan Museum Radya Pustaka. Untuk GWO yang lama akan dijadikan sebagai museum modern dan nanti akan dibangun lagi GWO yang lebih representatif,” katanya.

Sedangkan sebagian kawasan akan dikembalikan pada desain lama, salah satunya ada jembatan lengkung. Menurut dia, pembangunan kawasan Sriwedari diprediksikan membutuhkan dana yang besar.

“Di kisaran awal anggaran menyentuh Rp 200 miliar, tetapi kalau gedung belum (belum termasuk). Untuk museum nanti kami akan mengacu pada teater modern baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri,” katanya.

Ia mengatakan pada pengelolaan tersebut, sebagian pemerintah menggunakan APBN, di antaranya untuk pembangunan Lapangan Sriwedari, Museum Keris dan perawatan di kawasan Sriwedari.

“Termasuk Graha Wisata, revitalisasi kolam atau segaran, dan taman-taman yang ada di sana,” katanya.

Sedangkan untuk pembangunan Masjid Sriwedari yang saat ini masih dalam proses, dikatakannya, akan menggunakan dana CSR dari perusahaan.

“Tidak memungkiri kami butuh anggaran dari CSR,” katanya.

Sebelumnya, pada November 2021, Pemkot Solo kembali mengajukan gugatan diwakili FX Hadi Rudyatmo melalui Pengadilan Negeri (PN) Surakarta Nomor 247/Pdt.G/2021/PB.Skt.

Gugatan ini merupakan upaya perlawanan atas sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh PN Surakarta tanggal 15 November 2018 Nomor 10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Gugatan ini kemudian ditolak oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui putusan Nomor 468/Pdt/2021/PT.SMG.

Upaya Kasasi

Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Prihatin mengatakan masih ada langkah hukum yang bisa dilakukan secara profesional sebagai perlawanan eksekusi.

“Bukan seperti preman, namun secara profesional kami mengambil langkah hukum, sebagai perlawanan eksekusi karena permohonan pertama ditolak, banding juga seperti itu. Ini sedang menyusun langkah upaya hukum kasasi,” katanya.

Baca Juga: Gugatan Kalah, Gibran Mengaku akan Terus Berjuang

Ia mengatakan ada beberapa kekurangan dari putusan tersebut, salah satunya luas tanah yang masuk dalam eksekusi tidak sesuai dengan yang dimohonkan.

“(Pada putusan) seluruh Sriwedari milik ahli waris, namun ternyata ada beberapa yang masih jadi HP (hak pakai) pemkot yang seharusnya tidak dieksekusi, ada HP 46 dan HP 26 tidak ikut dieksekusi. Itu yang dalam putusan sebelumnya tidak masuk dalam pertimbangan dan dibahas. Oleh karena itu, kami mengajukan perlawanan eksekusi agar itu tidak diambil,” katanya.

Melalui jalur hukum tersebut, ia berharap agar putusan khususnya di kawasan yang masih menjadi HP Pemkot Solo dibatalkan.

“Jadi memang luas tidak pas, objek sengketa tidak pada tempatnya,” katanya. (ant)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.