SEMARANG (jatengtoday.com) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, pemerintah akan membuka lowongan penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk formasi tenaga teknis non administrasi pada Agustus dan Oktober 2019.
Saat ini, total kebutuhan ASN sebanyak 254.175 orang. Dibagi pemerintah pusat sebanyak 46 ribuan, pemerintah daerah 207.748 orang. Secara rinci, untuk pemerintah pusat 23.213 ASN, dan 23.212 PPPK. Untuk daerah 62.326 ASN, kebutuhan PPPK guru dan tenaga kesehatan 145.424.
“Kebutuhan tersebut telah terpenuhi sebagian pada rekruitmen bulan Januari 2019, pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fase pertama mencapai 51,293 peserta. Sedangkan 150 ribuan untuk PPPK rekruitmen paling lambat 17 Agustus, sisanya rekruitmen PNS pada bulan Oktober. Melesetnya Minggu pertama bulan November,” ujarnya di sela Rakernas APEKSI XIV di Hotel Po Semarang, Rabu (3/7/2019).
Dikatakannya, rekruitmen CPNS dan PPPK sengaja dilakukan pada tri semester akhir tahun lantaran melihat kesanggupan APBD masing-masing daerah.
“Sesuai pesan Menkeu karena dananya ada pada bulan itu, maka bagi daerah supaya bisa menyesuaikan DAU APBD. Kemenkeu akan memback up juga,” imbuhnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta agar para Wali Kota segera mengajukan formasi tenaga ASN yang dibutuhkan. Termasuk formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dari alokasi tersebut, lanjutnya, dia meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal dua persen rekruitmen CPNS penyandang disabilitas. “Misalnya untuk tenaga teknis komputer,” katanya.
Di hadapan para wali kota, Men PANRB juga mengingatkan kepada para ASN untuk tidak terlibat kasus korupsi. Kebijakan punishment diberlakukan lebih tegas, bahwa setiap ASN yang terlibat kasus korupsi diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Sudah ada PTDH 3250 ASN terlibat korupsi, sisanya on proses, baik secara administrasi dan upaya hukum,” ujarnya. (*)
editor: ricky fitriyanto