in

OJK Resmi Turunkan Suku Bunga

SEMARANG (jatengtoday.com) – Dalam rangka mengurangi dampak berupa pelemahan ekonomi atas penyebaran corona atau Covid-19, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku Industri Jasa Keuangan. Kebijakan ini telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Salah satu relaksasi yang diberikan sesuai POJK tersebut berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak penyebaran wabah Covid-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa pilihan skema. Seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan hingga konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Aman Santosa menuturkan, selain pilihan tersebut, restrukturisasi juga dimungkinkan dalam bentuk penundaan atau penjadwalan pembayaran pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu. Khususnya bagi debitur kecil, seperti sektor informal, usaha mikro, dan pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

“Debitur yang benar-benar terdampak wabah corona dan sudah tidak memiliki kegiatan usaha serta kemampuan membayar lagi,” ucapnya, Jumat (27/3/2020) malam.

Ditambahkan, pemilihan skema tersebut didasarkan pada assessment bank terhadap kedalaman masalah dan kondisi keuangan debitur serta atas kesepakatan bersama antara Industri Jasa Keuangan dengan debitur.

“Pinsip dan pendekatan yang sama juga diberlakukan bagi debitur-debitur pada perusahaan pembiayaan. Sesuai POJK tersebut, penerapan kebijakan ini berlaku satu tahun sampai dengan tanggal 31 Maret 202,” tandasnya.

OJK Regional 3 Jateng dan DIY berserta Pemprov Jateng juga telah melakukan berbagai langkah. Di antaranya melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada Industri Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kadin, dan asosiasi-asosiasi terkait. Diseminasi dan sosialisasi tersebut akan senantiasa OJK lakukan agar masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya tidak salah memahami dalam penerapan relaksasi ini.

Disamping itu, OJK bersama Pemprov Jateng juga mengundang Industri Jasa Keuangan baik Bank Umum dan BPR untuk merumuskan strategi implementasi agar kebijakan relaksasi tersebut dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sekaligus mencegah agar bank-bank tidak mengalami kesulitan likuiditas.

Karena itu, kebijakan ini akan diprioritaskan kepada debitur-debitur Bank dan perusahaan pembiayaan yang terdampak Covid-19. Antara lain debitur yang bergerak pada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Terkait hal tersebut, Aman meminta kepada debitur-debitur terdampak untuk segera melakukan komunikasi dengan Industri Jasa Keuangan yang memberikan kredit/pembiayaan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik melalui relaksasi ini.

“Selain itu, kami juga mengimbau agar bank-bank atau lembaga pembiayaan dapat lebih proaktif untuk menghubungi dan memberikan pengumuman yang pada intinya menginformasikan bagi debitur yang mengalami penurunan ekonomi atas dampak Covid-19 dapat menghubungi Bank atau lembaga pembiayaan untuk diberikan solusi atas fasilitas kredit/pembiayaannya,” paparnya. (*)

editor : tri wuryono