Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Jateng kekeuh tidak ingin Musyawarah Nasional (Munas) dipercepat. Sebab, tidak ada urgensi dan landasan percepatan pelaksanaan Munas yang salah satu agendanya memilih ketua umum baru.
Ketua DPD I Partai Golkar Jateng, Wisnu Suhardono menegaskan, tidak ada istilah munas dipercepat. Sebab sudah menjadi tradisi munas berlangsung pada September untuk mengikuti agenda politik. Mulai dari pelantikan anggota DPR RI serta menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
“Kalau Munas dipercepat itu ada landasannya atau tidak? Kalau ada landasannya apa dan alasannya apa?” jelasnya, Rabu (26/6/2019).
Sesuai AD/ART partai, sebelum Munas, akan diawali dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang merupakan forum untuk mengevaluasi kinerja DPP Golkar sekaligus merumuskan hal-hal penting untuk selanjutnya dibawa ke Munas.
Dalam pelaksanaan rapimnas tersebut, Wisnu menyebutkan pengurus DPP harus mau dievaluasi dan DPD I harus berani mengevaluasi DPP secara objektif, profesional, dan proporsional. Semua demi kebaikan bersama Partai Golkar kedepannya.
“Menurut saya ada rapimnas yang dilaksanakan sesuai kesepakatan pengurus partai, jadi tidak bisa langsung melompat (ke agenda partai selanjutnya),” katanya.
Jika Munas digelar tanpa melewati Rapimnas terlebih dahulu, ada indikasi terkait pemilihan Ketum yang tidak sesuai tradisi.
“Di situ (rapimnas, red) dibahas, didiskusikan, dievaluasi apakah memenuhi target atau tidak, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, inventarisasi permasalahan yang ditemui, serta bagaimana jalan keluarnya,” ujarnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
